Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin: Alhamdulillah Ahok Salah "Ngomong", Bisa Jadi Pelajaran

Kompas.com - 28/11/2016, 16:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan.

Menurut dia, banyak hal negatif yang ditimbulkan dari praktik demokrasi seperti itu.

Muhaimin mencontohkan kebebasan menyatakan pendapat di publik. Akibat kebablasan, pejabat publik juga bisa salah dalam mengeluarkan pernyataan.

Ia menyinggung pernyataan calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengutip ayat Al Quran saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.

Atas pernyataannya, Ahok dilaporkan ke polisi dan kini menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama.

"Tapi alhamdulillah Gubernur Ahok salah ngomong, bisa jadi pelajaran. Ke depan, ngomong tidak boleh sebebas itu lagi," ujar Muhaimin saat membuka Halaqoh Ulama Rakyat, di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Dampak lain dari demokrasi saat ini, lanjut dia, adalah mahalnya ongkos demokrasi.

Ia menyebut hanya "orang berduit" yang bisa mencalonkan diri dan terpilih menjadi bupati, wali kota, dan gubernur.

"Apalagi kalau mau jadi calon gubernur di DKI, mimpi saja enggak boleh," ujar Muhaimin.

Muhaimin juga meminta para kiai dan ulama yang hadir dalam acara tersebut untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada PKB mengenai sistem demokrasi di Indonesia.

Usulan para ulama ini akan diperjuangkan oleh PKB.

Kompas TV Inilah Perjalanan Kasus Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com