Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh: Ideologi Pancasila Goyah, Bangsa Akan Sulit Maju

Kompas.com - 27/11/2016, 17:31 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menekankan pentingnya menjaga ideologi Pancasila agar maknanya tidak dibelokkan dan melemah. Ia mengaku prihatin dengan kondisi bangsa yang mudah terprovokasi berbagai isu yang mengganggu semangat kesatuan dan persatuan bangsa.

Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menurut dia, tak seharusnya mendapatkan perhatian yang membuang energi yang begitu hebat dari seluruh komponen bangsa. Karena energi bangsa tersedot untuk fokus kepada masalah tersebut, negara pun sulit untuk maju.

"Kalau kita sendiri tidak memberikan penguatan terhadap ideologi kebangsaan kita, kemajuan kita itu sulit," tutur Surya di Semarang, Minggu (27/11/2016).

Semangat membangun kesatuan dan persatuan, kata dia, akan melahirkan kondisi stabilitas negara yang kokoh. Kondisi tersebut akan mengantarkan pembangunan bangaa Indonesia yang berkelanjutan.

"Kalau kita tidak memiliki iklim stabilitas yang kuat dan kokoh, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa," sambungnya.

Padahal, Indonesia memiliki anugrah yang sangat berlimpah. Surya memaparkan, Indonesia memiliki posisi yang strategis. Terlebih dari segi sumber daya alam.

"Tidak banyak negara-negara yang punya posisi seperti kita. Kita lengkap sebagai suatu bangsa. Berapa banyak perbedaan dari suku, etnis," tutur Surya.

Ia menyayangkan ideologi Pancasila yang kini seakan tak lagi mendapatkan perhatian dari banyak pihak.

"Ideologi kebangsaan tidak lagi jadi sesuatu yang kita yakini atau bisa memperkuay kehadiran kita sebagai bangsa. Maka bangsa dan negeri kita bisa mengalami sebuah risiko kebangsaan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com