Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberantasan Pungli Harus Konsisten dan dan Berkelanjutan

Kompas.com - 26/11/2016, 14:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menilai, keberadaan satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bisa menjadi stimulus bagi aparat penegak hukum untuk lebih giat memberantas pungutan liar.

Adapun bagi para pelaku pungli, keberadaan tim yang dibentuk akhir Oktober ini, dapat memberikan efek jera.

Namun, Agus menilai langkah pemberantasan pungli harus konsisten. Termasuk saat nantinya Saber Pungli sudah tak lagi beroperasi.

"Konsistensi harus dibangun. Kalau tidak dibangun ya pada akhirnya hanya akan seperti yang lalu-lalu. Jangan sampai pemberantasan pungli ini hanya berhenti di rezim Jokowi (Presiden Joko Widodo)," ujar Agus dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/11/2016).

Peran pemimpin, menurut Agus, sangat penting untuk membangun sebuah sistem anti pungutan liar.

Misalnya di daerah DKI Jakarta yang dalam beberapa tahun terakhir semakin menunjukkan perubahan.

"Pelayanan semakin baik, beberapa tukang parkir tidak berani pungut uang. Artinya kultur dan mindset perlahan berubah," tuturnya.

Agus menambahkan, aparat penegak hukum cenderung banyak yang tidak mau menangani kasus pungli.

Dalam lima tahun terakhir, ICW mencatat hanya 43 kasus pungli yang ditetapkan tersangka atau masuk ke tahap penyidikan.

Dengan rata-rata 8 kasus pungli yang masuk tahap penyidikan setiap tahunnya, ia berpendapat terjadi peningkatan yang luar biasa setelah Saber Pungli terbentuk.

"Relatif ada peningkatan yang luar biasa. Ada akselerasi baik itu penegak hukum atau pengawas internal, dalam dua bulan ini ada 14 hingga 20 kasus di seluruh Indonesia yang ditangani dan terpublikasi di media," tuturnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Bekto Suprapto menilai keberadaan Saber Pungli menjadi kesempatan emas untuk pembenahan sistem.

Ia setuju jika Saber Pungli tak permanen namun hanya sementara. Hal yang terpenting adalah kemauan dari setiap pihak untuk memberantas pungli secara menyeluruh.

"Yang penting kemauan. Kami dari Kompolnas mendorong pengawas internal harus bekerja optimal," tuturnya.

Sejak dibentuk pada 28 Oktober 2016, posko Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) telah menerima ribuan laporan dari masyarakat.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, mengatakan, hingga 22 November 2016, Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 10.520 laporan.

Kompas TV Diduga Terima Pungli, Direktur PT Pelindo III Ditangkap

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com