Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Myanmar Telah Buka Akses Bantuan Kemanusiaan bagi Warga Rohingya

Kompas.com - 23/11/2016, 16:54 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, Pemerintah Myanmar telah membuka akses bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya pasca-serangan militer di perbatasan Myanmar-Banglades bulan lalu.

"Pemerintah Myanmar sudah membuka akses bantuan humanitarian untuk membantu korban yang sebagian besar warga etnis Rohingya," ujar Arrmanatha saat memberikan keterangan pers, di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam merespons kekerasan terhadap warga Rohingya di Rakhine, bagian utara Myanmar itu.

Arrmanatha mengatakan, pemerintah selalu proaktif dalam memberikan bantuan kepada Myanmar dalam konteks reformasi dan pembangunan yang inklusif.

Artinya, pembangunan yang saat ini berjalan di Myanmar juga harus bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok minoritas warga Muslim Rohingya.

"Indonesia tidak tinggal diam. Kerja sama yang baik antara Indonesia dan Myanmar terus dilakukan dalam konteks reformasi dan pembangunan yang inklusif," kata Arrmanatha.

Arrmanatha menjelaskan, permasalahan yang dihadapi Myanmar saat ini tidak jauh berbeda dari persoalan di Indonesia.

Sebagai negara multi-etnis, Myanmar juga menghadapi masalah gerakan separatisme yang diinisiasi oleh Rohingya Solidarity Organization (RSO).

"Organisasi ini masuk dalam daftar PBB sebagai organisasi teroris. Namun, Indonesia terus mengingatkan pentingnya penyelesaian yang berlandaskan HAM dan pembangunan yang inklusif," kata dia.

Sejak serangan maut di perbatasan Myanmar-Banglades bulan lalu, Pemerintah Myanmar mengerahkan militernya ke kawasan yang banyak dihuni etnis Rohingya.

Militer dikerahkan ke wilayah perbatasan dengan Banglades, yang banyak dihuni warga Muslim, menyusul serangan terhadap seorang petugas pos perbatasan pada 9 Oktober lalu.

Menurut catatan PBB, selama satu bulan terakhir sedikitnya 30.000 orang mengungsi akibat kekerasan yang berlanjut.

Separuh dari para pengungsi itu meninggalkan kampung halaman mereka hanya dalam dua hari ketika puluhan orang tewas ditembaki helikopter serbu milik militer Myanmar.

Sudah lebih dari 70 orang tewas dan  400 orang lainnya ditahan sejak militer mengendalikan dan menutup kawasan tersebut.

Sejumlah saksi mengaku melihat tentara membunuh dan memerkosa warga Rohingya serta menjarah lalu membakar rumah-rumah mereka.

Kompas TV Warga Rohingya Nyaman Mengungsi di Aceh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com