Mendagri Sebut Pilkada Serentak 2017 Seolah Terfokus pada DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepolisian untuk memetakan daerah yang berpotensi muncul konflik di masyarakat jelang Pilkada serentak 2017.

Saat ini, diakui Tjahjo bahwa DKI Jakarta seolah mendapat sorotan lebih dibandingkan 100 daerah lain yang menjadi peserta Pilkada.

"Sekarang ini ada 101 daerah, namun terlihat seperti fokusnya ini di DKI Jakarta, karena DKI Jakarta itu barometernya," ujar Tjahjo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Pilkada DKI Jakarta memanas setelah salah satu calon gubernur, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi peserta dugaan penistaan agama. Hal tersebut berdampak pada kelancaran kampanye mereka.

Calon wakil gubernur petahana yang menjadi pendamping Ahok, Djarot Saiful Hidayat, ditolak oleh masyarakat di beberapa tempat.

Tjahjo mengatakan, jangan sampai fokus kepolisian tercurah hanya ke DKI Jakarta saja.

"Tapi ingat, masih ada 100 lokasi Pilkada itu yang harus dicermati dan harus dipetakan wilayah-wilayahnya sampai tingkat TPS mana saja yang rawan," kata Tjahjo.

(Baca juga: Kemendagri dan Intelijen Polri Berkoordinasi Pantau Pilkada 2017)

Menurut Tjahjo, jika Polri berhasil memetakan kerawanan itu, maka akan menjadi patokan dalam Pilkada serentak berikutnya.

Bahkan, itu menjadi parameter keberhasilan pengamanan untuk pemilihan presiden 2019. Tjahjo mengatakan, kedatangannya ke Mabes Polri untuk berkoordinasi dengan intelijen kepolisian.

Kemendagri berbagi soal potensi kerawanan dalam Pilkada, seperti potensi konflik dan potensi korupsi. Setelah itu, tugas pihak kepolisian untuk menginvestigasi potensi pelanggaran hukum tersebut.

"DKI saya lihat Pilkadanya berjalan baik. Tapi hanya saja ada penghalang kampanye jadi sulit. Makanya jangan sampai nanti ada terjadi kerawanan-kerawanan," kata dia.