Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Bakal Panggil Semua Ketua Fraksi Bahas Kehadiran Legislator

Kompas.com - 14/11/2016, 18:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Ade Komarudin mengaku segera mengundang semua pimpinan fraksi pada masa awal persidangan kedua DPR 2016-2017 untuk membahas sejumlah poin penting. 

Persidangan kedua DPR akan dimulai pada Rabu (16/11/2016). 

Menurut Ade, salah satu yang akan dibahas berkaitan dengan persentase kehadiran anggota DPR yang kian menurun dari masa sidang pertama.

(Baca: Anggota DPR Makin Malas)

"Kami akan diskusi keras soal itu. Mungkin juga MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) akan saya undang untuk cari jalan keluar bagaimana masalah ini bisa diselesaikan oleh kita secara sistematis," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2016).

Ade menambahkan, solusi terkait kian rendahnya kehadiran legislator adalah sistem yang mengikat. Hal itu juga akan dibahas pada pertemuan nanti.

"Yang pasti harus ada jalan keluar," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, presensi anggota Dewan dalam Sidang Paripurna DPR hanya berkisar 42 persen.

Hal tersebut mengacu pada daftar hadir masa sidang pertama tahun 2016-2017 (periode 16 Agustus hingga 28 Oktober 2016).

Berdasarkan data yang dihimpun WikiDPR, dari total 11 rapat paripurna yang digelar pada masa sidang tersebut, rata-rata kehadiran anggota DPR adalah 41,79 persen dari total 560 anggota.

Rinciannya, Partai Hati Nurani Rakyat (kehadiran rata-rata 50 persen), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (45,87 persen), Partai Golkar (43,96 persen), Partai Gerakan Indonesia Raya (43,84 persen), dan Partai Demokrat (40,98 persen).

(Baca: Ketua DPR Gelisah Kehadiran Anggota pada Sidang Paripurna di Bawah 50 Persen)

Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (40 persen), Partai Amanat Nasional (39,58 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (36,17 persen), Partai Nasdem (36,11 persen), serta Partai Persatuan Pembangunan (35,9 persen).

Angka kehadiran rata-rata pada masa sidang pertama 2016-2017 menurun dari beberapa masa sidang berikutnya.

Misalnya, pada masa sidang ketiga periode 2015-2016 (11 Januari hingga 18 Maret 2016) sejumlah 53 persen, masa sidang keempat periode 2015-2016 (6 April hingga 29 April 2016) sejumlah 55 persen, serta masa sidang kelima (17 Mei hingga 28 Juli 2016) sejumlah 45 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com