Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Dikambinghitamkan Terkait Demo 4 November, HMI Mengadu kepada Fadli Zon

Kompas.com - 11/11/2016, 21:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menemui Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon untuk mengadukan sejumlah hal terkait demo 4 November.

Salah satu yang mereka sampaikan adalah mengenai penangkapan lima anggota HMI yang dianggap melakukan pelanggaran hukum.

"Penangkapan terhadap kader HMI di Sekretariat HMI merupakan bukti nyata bahwa pemerintah akan menjadikan HMI sebagai kambing hitam dan menjadi bagian dari upaya mencari aktor politik seperti yang diimajinasikan Presiden Joko Widodo," kata Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi P Tamsir, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Mulyadi mengatakan, HMI menganggap penangkapan itu sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa dan menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi antikritik dan antidemokrasi.

(Baca: HMI Laporkan Kapolda Metro Jaya ke Propam)

HMI berharap agar aparat bekerja secara objektif dalam menegakkan hukum terkait kasus dugaan penistaan agama.

"Karena itu kami meminta DPR sebagai wakil rakyat untuk mendukung apa yang menjadi tuntutan rakyat dan ummat islam tentang penistaan agama," kata dia.

Sementara itu, Presidium Korps Alumni HMI (KAHMI), MS Kaban mengatakan, apa yang dituntut berbagai organisasi dan komponen masyarakat pada aksi 4 November fokus pada persoalan penistaan agama.

Oleh karena itu, seharusnya tak dialihkan pada persoalan lain.

"Kok sekarang jadi fokus pada aktivis-aktivis yang melakukan unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi," kata Kaban.

Polda Metro Jaya menangkap lima anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait aksi kericuhan pada unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (4/11/2016).

Polisi telah menetapkan mereka sebagai tersangka. 

Kompas TV HMI Laporkan Kapolda Metro Jaya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com