Fadli Zon: Hadir pada Aksi 4 November untuk Jalankan Fungsi Pengawasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, partisipasinya dalam aksi unjuk rasa 4 November 2016 merupakan tanggung jawab konstitusionalnya sebagai wakil rakyat. Menurut dia, unjuk rasa 4 November memiliki agenda mengawasi kinerja pemerintah dalam penegakkan hukum.

Fadli menyampaikan hal itu saat menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, yang meminta Polri memeriksa Fadli. Permintaan itu terkait dengan insiden yang terjadi di akhir demonstrasi. Fadli dinilai tidak bertanggung jawab mengawal massa hingga unjuk rasa bubar.

"Pernyataan Partai Nasdem ini jelas tendensius dan sama sekali tak berdasar. Partai Nasdem ingin mengail di air keruh. Insiden yang terjadi pasca-aksi damai adalah hasil provokasi oknum. Harus diselidiki termasuk protap (prosedur tetap) aparat di lokasi," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/11/2016).

Fadli menyatakan, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) tercantum salah satu tugas DPR, yakni menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Fadli melanjutkan, dalam tata tertib (Tatib) DPR dinyatakan anggota DPR juga berkewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di dapilnya.

"Partisipasi dalam aksi damai 4 November adalah juga aspirasi konstituen di dapil kabupaten Bogor. Banyak peserta aksi dari Kabupaten Bogor termasuk simpatisan Partai Gerindra. Ini bentuk tanggung jawab politis terhadap konstituen," papar politisi Partai Gerindra itu.

Fadli juga menyatakan, kehadirannya bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan sejumlah anggota DPR dalam aksi 4 November, dalam rangka memenuhi aspirasi dan undangan dari para kyai, ulama, dan habib kepada dirinya untuk ikut serta dan memberikan orasi.

"Saya juga meneruskan aspirasi mereka untuk menemui Presiden, Partai Nasdem mestinya mendengar suara rakyat yang merasa dirugikan," kata dia.

Ketua Dewan PP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, sebelumnya meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia memeriksa Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pemeriksaan itu terkait dengan insiden yang terjadi di akhir demonstrasi 4 November 2016.