Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

167 Negara Dipastikan Hadir di Sidang Umum Interpol di Bali

Kompas.com - 06/11/2016, 10:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Umum Interpol ke-85 di Nusa Dua, Bali.

Kepala Bagian Pembinaan Operasi Polda Bali AKBP Ni Wayan Sri memastikan, sejauh ini, ada 167 dari 190 negara peserta Interpol yang sudah mengonfirmasi kehadiran dalam acara itu.

"Update terakhir sampai tadi malam, ada 167 negara," ujar Sri di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Minggu (6/11/2016).

Sementara itu, jumlah peserta yang hadir sebagai delegasi Interpol yaitu sebanyak lebih dari 1.200 orang.

Sidang Umum Interpol digelar mulai Senin (7/11/2016) hingga Kamis (10/11/2016).

Dalam acara ini, Presiden Interpol yang merupakan perwakilan dari Perancis, Mireille Ballestrazi dan Sekretaris Jenderal Interpol, Jurgen Stock diketahui sudah tiba di Bali.

Untuk mengantisipasi antrean registrasi yang panjang pada hari pertama, maka loket registrasi sudah dilakukan mulai hari ini.

"Hari ini sudah mulai bisa registrasi untuk menghindari kepadatan besok pagi," kata Sri.

Untuk pengamanan di sekitar lokasi acara, Polri telah menyiagakan 3.801 personel yang disebar di beberapa titik.

Penguatan keamanan paling banyak berasal dari Polda Bali sebanyak 1.898 personel.

"Ada juga dari ari enam Polres di wilayah Bali sebanyak 1.516 dan bantuan dari Mabes Polri sebanyak 387," kata Sri.

Rencananya, acara internasional ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan menjadi pembicara pembuka dalam sidang tersebut.

Tito akan menyampaikan soal isu terorisme, sementara Susi akan menyampaikan permasalahan illegal fishing.

Dalam kegiatan ini, tak hanya Polri yang terlibat aktif sebagai penyelenggara.

Sidang umum ini juga didukung oleh sekitar 22 kementeriam dan lembaga antara lain Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, BNPT, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Perdagangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com