Cerita Luhut Jembatani Pertemuan Jokowi dan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski sudah tak lagi menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, tetapi Luhut Binsar Pandjaitan tetap berperan dalam konsolidasi politik pemerintahan.

Pada Senin (31/10/2016) lalu, misalnya, Luhut yang kini menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman mendampingi Presiden Joko Widodo bertandang ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Rupanya, kedekatan politisi Partai Golkar ini dengan Prabowo yang membuatnya dipilih untuk mendampingi Jokowi, bahkan hingga mengatur pertemuan tersebut.

"Presiden minta saya mengatur karena beliau tahu saya dengan Prabowo kenal baik," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11/2016).

Luhut mengatakan, kunjungan Jokowi itu dilakukan karena janjinya di rumah keluarga Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 17 Oktober 2014 lalu.

(Baca: Masyarakat Dapat Belajar dari Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo)

Jokowi yang saat itu masih berstatus presiden terpilih berjanji ke Prabowo akan bertandang ke Hambalang.

"Sudah lama dia rancang-rancang, tiba-tiba teringat," ujar Luhut.

Menurut Luhut, pertemuan tertutup antara Jokowi dan Prabowo yang berlangsung sekitar dua jam berlangsung lancar dan penuh canda tawa.

Sambil menyantap nasi goreng, Prabowo banyak memberikan masukan ke pemerintah mulai dari masalah keamanan hingga ekonomi.

Setelah selesai pertemuan, Jokowi pun menjajal menunggangi kuda milik Prabowo.

"Nah, itu saya pikir salah satu kehebatan Pak Prabowo sebagai seorang yang menjadi kompetitornya Pak Jokowi, tapi pada waktunya begitu bicara masalah NKRI, Pak Prabowo tuh tidak lagi melihat masa lalu," ucap Luhut.

Luhut pun tak menampik bahwa salah satu pembicaraan Jokowi dan Prabowo adalah terkait demo ormas Islam yang akan dilakukan di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (4/11/2016).

(Baca: Pertemuan Jokowi dengan Prabowo, Ahok Justru Komentari soal Kuda)

Demo tersebut terhadap calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama, yang dianggap telah menistakan agama.

"Intinya adalah kita ingin mau semua demokrasi jalan dengan baik. Jadi demonstrasi itu adalah hak konstitusi setiap warga negara, tapi harus bertanggung jawab. Artinya, jangan sampai terjadi huru-hara dan hal yang tidak baik. Karena itu akan merusak kredibilitas bangsa ini," ucap Luhut.