Tiap Tiga Bulan, Satgas Saber Pungli Lapor ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa seluruh perkembangan kinerja satuan tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo secara berkala.

Menurutnya, laporan yang akan diberikan kepada Presiden nanti akan menyangkut dua hal, yakni jumlah seluruh laporan dari masyarakat dan langkah konkret atau penindakan yang sudah dilakukan oleh satgas.

"Bagaimana proses laporan dari masyarakat dan penindakan akan dilaporkan pada Presiden," ujar Wiranto saat meninjau posko satgas saber Pungli di ruang Unit Pelayanan Publik, gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).

(Baca: Wiranto Optimistis Satgas Saber Pungli Mampu Tingkatkan Investasi)

Selain itu, kata Wiranto, setiap pekan satgas juga akan menjelaskan ke publik terkait jumlah pengaduan beserta tindakan yang sudah dilakukan.

Ditemui secara terpisah, Ketua Pelaksana Satgas, Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, menjelaskan, setiap tiga bulan sekali wajib melaporkan perkembangan yang dicapai dalam pemberantasan pungli kepada Presiden.

Hal tersebut secara jelas diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

"Dalam tugasnya, sesuai dengan Perpres, kami harus melaporkan perkembangan setiap 3 bulan kepada Presiden," ujar Dwi.

Untuk sementara, dalam enam bulan pertama masa kerja, satgas akan fokus dalam tugas pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana baik di kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.

(Baca: Tidak Ingin Dianggap Beretorika, Wiranto Perintahkan Satgas Saber Pungli Segera Bekerja)

Di sisi lain fungsi yang dimiliki satgas yakni intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi akan ditingkatkan.

Dia pun berharap setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan membentuk unit saber pungli. Dengan begitu, satgas akan lebih cepat bersinergi dalam melakukan tugas dan fungsinya.

"Jadi untuk 6 bulan pertama ini prioritasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Saya berharap tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan membentuk unit saber pungli. Mereka bisa bekerjasama dan memudahkan sinergitas pelaksanaan tugas," ungkapnya.