PDI-P Nilai Sistem Proporsional Tertutup Merupakan Pilihan Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menyerahkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu kepada DPR, Jumat (21/10/2016) lalu.

Dalam draf tersebut, salah satu yang diusulkan pemerintah adalah perubahan mendasar sistem pemilu.

Pemerintah mengusulkan tak lagi digunakan sistem proporsional terbuka yang telah digunakan sejak tiga pemilu legislatif sebelumnya.

Pada Pemilu 2019 yang berlangsung serentak antara pemilu legislatif dan presiden, sistem pemilu legislatif diusulkan menggunakan mekanisme proporsional tertutup, yakni lolosnya seseorang ke DPR ditentukan berdasarkan nomor urut.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menilai, usulan pemerintah itu merupakan pilihan tepat.

Menurut dia, sistem proporsional tertutup menjamin kedaulatan partai tanpa harus mengorbankan representasi rakyat.

"PDI-P mendukung usulan pemerintah tersebut karena proporsional tertutup memperkuat sistem kepartaian di Indonesia. Bila sistem kepartaian kuat, tentu merepresentasikan kehendak rakyat karena apa yang diperjuangkan partai datang dari rakyat," kata Hasto saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/10/2016).

Dengan sistem proporsional tertutup, lanjut dia, partai bisa memastikan semua calon anggota legislatif yang hendak maju ke Senayan memiliki pemahaman ideologi partai yang kuat.

Ia mengungkapkan, di PDI-P, hal tersebut bisa diukur dari sekolah partai yang telah dijalankan seelama ini.

Pemahaman ideologi partai tak hanya dipahami secara normatif melainkan juga menyentuh ranah teknis.

"Sebab di sekolah partai kami juga membahas isu-isu terkini yang dikaitkan dengan ideologi partai, sehingga para calon anggota legislatif yang punya nilai bagus memang terbukti memahami ideologi partai hingga teknis," ujar dia.

Hasto menilai, sistem proporsional tertutup tak berarti selamanya menutup diri dari orang-orang berkualitas di luar partai.

"Makanya di kami, nama-nama seperti Pak Joko Widodo dan Bu Tri Rismaharini bisa dirangkul dan kemudian bergabung ke dalam partai kami," ujar Hasto.

Saat ditanya apakah sistem proporsional tertutup memudahkan pihak yang dekat dengan pimpinan partai, Hasto mengatakan, partainya menyikapi hal itu secara profesional.

"Kedekatan kalau tidak mengorbankan ideologi partai tentu tidak masalah. Yang bermasalah adalah kedekatan yang mengorbankan ideologi. Kami juga tidak mau kok partai dirugikan dengan kedekatan semacam itu," papar Hasto.

Pada draf RUU Pemilu, pemerintah mengusulkan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif 2019. Usulan tersebut dimuat dalam Pasal 138 dan 401.