Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI dan Kapolri Tegaskan Siap Amankan Pilkada

Kompas.com - 24/10/2016, 16:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memastikan jajarannya siap untuk menjaga keamanan di 101 daerah yang menghelat pilkada serentak 2017.

Kesiapan itu ditegaskan Gatot dan Tito dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Jumpa pers digelar sesaat setelah Presiden Joko Widodo memimpin rapat koordinasi dengan Panglima Komando Daerah Militer dan Kepala Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia di Istana Negara.

(Baca: Panglima Minta Publik Laporkan Anggota TNI yang Tak Netral di Pilkada)

Kapolri mengatakan, pilkada adalah pesta demokrasi yang harus dijaga agar berlangsung aman, tertib, dan demokratis.

Ia memastikan jajaran Polri mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai kelurahan siap menjaga ketertiban dan keamanan.

"Polri dalam hal ini jelas, kami netral untuk memeliharan keamanan dan stabilitas Kamtibmas," kata Tito.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum terkait Pilkada, lanjut Tito, penyelesaiannya diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Jangan dengan cara inkonstitusional, apalagi tindakan anarkistis," ucap Tito.

Panglima TNI menambahkan, jajarannya siap untuk mendukung Polri menjaga keamanan dan ketertiban dalam Pilkada.

(Baca: Fadli Zon: Penegak Hukum Harus Netral, Jangan Berpihak kepada Ahok)

Apabila ada pihak yang merusak stabilitas dan keamanan bangsa, tentara siap terjun.

"Mulai dari Sabang sampai Merauke, semua Pangdam saya perintahkan untuk siaga semuanya, jangan ragu, kerahkan semua kekuatan daya yang ada," kata Gatot.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com