Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban Mencapai Ribuan, Pengelola Investasi "Dream for Freedom" Jadi Tersangka

Kompas.com - 24/10/2016, 13:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Bareskrim Polri menetapkan pengelola sistem investasi "Dream for Freedom" (D4F) berinisial F sebagai tersangka.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya mengatakan, korban investasi D4F mencapai 5.000 hingga 7.000 orang.

"Tersangka F sudah kami tahan untuk proses pendalaman terkait aset dan sebagainya," ujar Agung di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Korban investasi itu tersebar di Jakarta, Palembang, Bengkulu, dan sejumlah tempat lain.

Agung mengatakan, F menipu korban dengan modus penawaran investasi dengan bunga 1 persen per hari, yang akan diberikan setiap 15 hari sekali. Namun, dalam praktiknya tidak demikian.

"Uangnya mereka gunakan untuk apa yang mereka sebut sebagai skema tutup lubang gali lubang," kata Agung.

Agung mengatakan, angka investasinya beragam tergantung paket. Beragam paket yang ditawarkan, yaitu silver, gold, dan platinum dengan nilai Rp 1 juta hingga Rp 20 juta.

Sistem investasi di bawah naungan PT Promo Indonesia Mandiri itu telah beroperasi selama dua tahun di sejumlah kota besar.

"Biasanya mereka merekrut lewat websitenya, www.d4f- official.com," kata Agung.

Saat ini, polisi masih mendalami keterlibatan tersangka lain dalam kasus ini. Hal itu termasuk penelusuran aset-aset korban yang sudah tertipu investasi bodong tersebut.

"Kami harapkan kami bisa menyelamatkan, bagaimana aset-aset para korban ini kita temukan dan kami kembalikan kepada mereka," kata Agung.

Sebagaimana dikutip dari Kontan, PT Promo Indonesia Mandiri mengumumkan bahwa situs D4F offline sementara sejak 16 Februari 2016.

Melalui pengumuman tersebut disampaikan telah terjadi ketidakseimbangan antara kontribusi atau hasil yang diperoleh dari pertumbuhan partisipan baru maupun perkembangan unit bisnis yang ada.

Hal itu menyebabkan sistem D4F kelebihan beban kewajiban. Sejak itu, satu per satu korban di masing-masing daerah menuntut D4F ke polisi karena merasa tertipu oleh investasi bodong.

Kompas TV Perangi Investasi Bodong
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com