Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendikbud Targetkan Benahi 50.000 Sekolah Rusak Tiap Tahun

Kompas.com - 20/10/2016, 12:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghadap Presiden Joko Widodo.

Kepada Presiden, Muhadjir melapor terkait sejumlah program percepatan di bidang pendidikan. Salah satu yang dilaporkan adalah mengenai pembenahan sekolah yang rusak.

Muhadjir menjelaskan, saat ini setidaknya ada 152.000 sekolah yang mengalami rusak berat. Sebagian akan diperbaiki pada 2017.

(Baca: Mendikbud Minta "Keroyokan" Perbaiki Sekolah Rusak)

"Untuk tahun depan itu kita rencanakan akan direhabilitasi sekitar 50.000 sekolah. Baik yang rusak berat maupun rusak fatal," kata Muhadjir di usai bertemu Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Muhadjir mengatakan, jika Kemendikbud bisa mendapatkan anggaran yang sama pada 2018 dan 2019, program perbaikan 50.000 sekolah dilanjutkan tiap tahun.

Dengan begitu, seluruh sekolah yang mengalami kerusakan berat bisa dibenahi seluruhnya pada 2019.

Setelah seluruh sekolah yang rusak berat diperbaiki, kata dia, baru lah pemerintah akan fokus membenahi sekolah yang mengalami kerusakan ringan.

(Baca: Sekolah Rusak Berat, Siswa SDN 234 Palembang Belajar Bergantian)

"Yang rusak sedang dan rusak ringan sementara kita ikhlaskan," kata dia.

Saat ditanya berapa anggaran yang diperlukan untuk membenahi 50.000 sekolah setiap tahunnya, Muhadjir mengaku tidak hafal.

Namun dia memastikan anggaran yang dimiliki Mendikbud cukup untuk melakukan perbaikan itu.

"Saya hafal satuan berapa unit sekolahnya saja yang harus kita tangani. Saya tidak sampai berapa detil jumlah anggarannya. Yang jelas cukup," ucap dia.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com