Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Tahun Jokowi-JK, Setya Novanto Puji Infrastruktur dan Kritik Kemaritiman

Kompas.com - 20/10/2016, 06:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menilai, kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pembangunan infrastruktur sangat baik.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur tak lagi "Javasentris" dan telah merata di seluruh daerah di Indonesia.

Ia berharap, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah segera selesai sehingga bisa saling terhubung dan menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Program pembangunan khususnya infrastruktur di darat, air, dan udara serta infrastruktur lainnya seperti listrik yang menggunakan uang rakyat, sudah tidak lagi Javasentris karena pembangunan tersebut menyebar di seluruh daerah," ujar Novanto, melalui keterangan tertulis, Rabu (19/10/2016).

Apresiasi yang sama diberikannya atas kinerja di bidang kesehatan dan pendidikan.

(Baca: Klaim Capaian Kemendagri di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK)

Sementara, dalam bidang politik, Novanto menilai Jokowi mampu mengharmonisasikan hubungan pemerintah dengan parpol-parpol.

Namun, ia mengkritik salah satu kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal moratorium kapal ikan.

Menurut Setya, saat berkunjung ke Maluku yang dikenal sebagai lumbung ikan nasional, ia menampung "curhat" masyarakat perihal moratorium kapal ikan.

Kebijakan ini mengakibatkan banyaknya kapal ikan yang menganggur sehingga berdampak pada berkurangnya produksi ikan di Maluku yang sebelumnya mencapai 1,5 juta ton per tahun, kini hanya 500 ribu ton per tahun.

"Sebelumnya, produksi ikan di Provinsi Maluku terutama di Tual sangat besar. Maluku dikenal sebagai eksportir ikan hingga ke manca negara terutama Amerika Serikat. Namun akibat dari kebijakan moratorium itu, terjadi juga penurunan ekspor ikan ke luar negeri," kata dia.

(Baca: Sekjen PAN Apresiasi Kepemimpinan Jokowi-JK, tetapi...)

Novanto berjanji akan menyampaikan keluhan tersebut kepada pihak pemerintah, terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya yakin pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang pro-rakyat, akan memperhatikan keluhan masyarakat," kata dia.

Kompas TV 2 Tahun Memimpin, Kenerja Jokowi-JK Jadi Sorotan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com