Mendikbud Ingin UN Tidak Setiap Tahun Digelar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian terhadap pelaksanaan ujian nasional (UN) karena untuk pemetaan tidak perlu setiap tahun.

"UN tidak harus setiap tahun kalau fungsinya hanya untuk pemetaan," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu (19/10/2016), seperti dikutip Antara.

Sejak UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, lanjut dia, tingkat signifikansi UN semakin berkurang.

Siswa-siswa juga tidak lagi melakukan kecurangan, karena UN bukan lagi penentu kelulusan.

"Sekarang ini fungsi UN hanya untuk pemetaan. Untuk menentukan mana sekolah yang memenuhi standar kualisifikasi pendidikan dan mana yang tidak. Ini yang kita kaji, apakah UN itu perlu setiap tahun kalau fungsinya hanya untuk pemetaan?" kata Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Dari hasil pemetaan itu, maka didapat dua jenis sekolah, yakni sekolah yang melakukan terobosan dan sekolah yang belum memenuhi standar.

Menurut dia, sekolah yang melakukan terobosan itu nantinya akan membimbing atau melakukan pendampingan terhadap sekolah yang belum memenuhi standar tersebut.

"Nanti tergantung kebutuhan sekolah itu, kurangnya di mana. Sedangkan untuk sekolah yang sudah melakukan terobosan, nanti akan kita berikan penghargaan," papar dia.

Selama ini, sambung dia, pelaksanaan UN dilakukan setiap tahun, namun hasil pemetaan yang didapat dari UN itu tidak dimanfaatkan.

"Padahal, dana yang digelontorkan untuk UN tersebut lebih dari Rp 500 miliar."

Mendikbud mengatakan, lebih baik dana tersebut digunakan untuk perbaikan sekolah rusak maupun peningkatan kompetensi guru.

Meski demikian, pihaknya akan melakukan kajian internal mengenai pelaksanaan UN karena melibatkan banyak pihak. Dalam waktu dekat akan dirumuskan hasil kajian tersebut.