Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Capaian Kemendagri di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 19/10/2016, 14:43 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan capaian Kemendagri selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Tjahjo mengklaim salah satu prestasi Kemendagri selama dua tahun ini adalah perekaman KTP elektronik.

Menurut dia, Kemendagri telah menuntaskan 173 juta perekaman KTP elektronik dari total 182 juta penduduk.

"Kalau untuk Kemendagri dua tahun ini, warga yang belum merekam untuk E-KTP sembilan juta dari total 182 juta penduduk," ujar Tjahjo di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

(Baca: Ini Kunci Sukses Konsolidasi Politik Jokowi dalam Dua Tahun Pemerintahan)

Capaian kedua yang telah dilakukan Kemendagri, kata Tjahjo, yakni pembatalan sejumlah peraturan yang dianggap menghambat investasi dan pelayanan publik di Indonesia.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri telah membatalkan 3.143 peraturan yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik.

Rinciannya, sebanyak 111 Peraturan Kemendagri (Permendagri), 1.765 Peraturan Daerah (Perda), dan 1.267 Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Aturan yang dibatalkan meliputi investasi itu 55 persen, pengalihan urusan yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya mencapai 35 persen, dan yang menghambat layanan publik itu mencapai sepuluh persen," ucap Tjahjo.

Kemendagri, klaim Tjahjo, juga telah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa sesuai arahan presiden. Peningkatan kualitas tersebut, meliputi manajemen dan perencanaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

"Itu sudah mencapai 67.4 persen dari total 74.910 desa. Masing-masing desa sepuluh orang aparaturnya. Saya kira pertengahan tahun depan ini sudah bisa selesai," tutur Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak juga merupakan capaian Kemendagri selama dua tahun di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.

Menurut Tjahjo, Pilkada Serentak di 269 daerah yang dilangsungkan pada 2015 silam cukup sukses.

(Baca: Gubernur Papua Bangga Jokowi Berkunjung Empat Kali dalam Dua Tahun)

Dia pun optimistis Pilkada Serentak di 101 daerah pada 2017 nanti juga berlangsung aman. Dengan begitu, pemerintah tinggal menyelenggarakan Pilkada Serentak di 171 daerah pada 2018.

"Secara politik, pilkada tahap pertama sudah selesai. Saya juga optimis pada pilkada tahap kedua Februari 2017. Tahun 2018 ada 171 daerah, sehingga tahun nanti selesai di 541 pilkada," kata Tjahjo.

Kompas TV Fadli Zon: Dua Tahun Ini Presiden Pencitraan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com