JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan capaian Kemendagri selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Tjahjo mengklaim salah satu prestasi Kemendagri selama dua tahun ini adalah perekaman KTP elektronik.
Menurut dia, Kemendagri telah menuntaskan 173 juta perekaman KTP elektronik dari total 182 juta penduduk.
"Kalau untuk Kemendagri dua tahun ini, warga yang belum merekam untuk E-KTP sembilan juta dari total 182 juta penduduk," ujar Tjahjo di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).
(Baca: Ini Kunci Sukses Konsolidasi Politik Jokowi dalam Dua Tahun Pemerintahan)
Capaian kedua yang telah dilakukan Kemendagri, kata Tjahjo, yakni pembatalan sejumlah peraturan yang dianggap menghambat investasi dan pelayanan publik di Indonesia.
Tjahjo mengatakan, Kemendagri telah membatalkan 3.143 peraturan yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik.
Rinciannya, sebanyak 111 Peraturan Kemendagri (Permendagri), 1.765 Peraturan Daerah (Perda), dan 1.267 Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
"Aturan yang dibatalkan meliputi investasi itu 55 persen, pengalihan urusan yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya mencapai 35 persen, dan yang menghambat layanan publik itu mencapai sepuluh persen," ucap Tjahjo.
Kemendagri, klaim Tjahjo, juga telah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa sesuai arahan presiden. Peningkatan kualitas tersebut, meliputi manajemen dan perencanaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
"Itu sudah mencapai 67.4 persen dari total 74.910 desa. Masing-masing desa sepuluh orang aparaturnya. Saya kira pertengahan tahun depan ini sudah bisa selesai," tutur Tjahjo.
Tjahjo juga mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak juga merupakan capaian Kemendagri selama dua tahun di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.
Menurut Tjahjo, Pilkada Serentak di 269 daerah yang dilangsungkan pada 2015 silam cukup sukses.
(Baca: Gubernur Papua Bangga Jokowi Berkunjung Empat Kali dalam Dua Tahun)
Dia pun optimistis Pilkada Serentak di 101 daerah pada 2017 nanti juga berlangsung aman. Dengan begitu, pemerintah tinggal menyelenggarakan Pilkada Serentak di 171 daerah pada 2018.
"Secara politik, pilkada tahap pertama sudah selesai. Saya juga optimis pada pilkada tahap kedua Februari 2017. Tahun 2018 ada 171 daerah, sehingga tahun nanti selesai di 541 pilkada," kata Tjahjo.