Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PAN-RB Wacanakan Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara

Kompas.com - 19/10/2016, 06:06 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, ingin agar aparatur sipil negara (ASN) tidak kalah dengan pegawai swasta.

Selain memiliki kompetensi profesional, Asman ingin gaji ASN setara dengan pegawai swasta.

"Tentu gajinya tidak boleh kalah. Ini tugas agak berat karena saya hitung kemarin ya cukup lumayan," kata Asman di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Menurut Asman, jika semua kementerian/lembaga telah menerapkan pemerintahan berbasis elektronik atau e-goverment, pemerintah akan mendapatkan efisiensi luar biasa yang nantinya dapat dialihkan ke gaji ASN.

Hal itu didapat dari kunjungan Asman ke berbagai daerah yang telah menerapkan e-government. Dalam hasil e-budgeting, lanjut dia, memberikan efisiensi yang luar biasa.

"Kalau melakukan ini secara konsisten, bisa hitung berapa yang bisa irit dan efisiensikan dalam sistem ini. Kalau dibandingkan dengan membayar gaji pegawai yang dinaikan, saya pikir tidak ada masalah harusnya," ucap Asman.

Asman menyebutkan, saat ini pihaknya sedang menghitung berapa efisiensi yang dapat dialihkan kepada kenaikan gaji pegawai.

Penghitungan itu diperlukan agar tidak ada protes saat gaji ASN naik. Asman bercerita, selama dua bulan ini pihaknya sedang menyusun peta jalan atau road map ASN.

Ia berharap ASN tidak lagi memiliki citra yang buruk seperti kinerja yang lamban dan bertele-tele.

"Saya ingin ASN tidak kalah dengan pegawai swasta, pegawai bank. Harus penuh kepastian dan profesional. Tentu terakhir gajinya tidak boleh kalah juga," ujar Asman.

Kompas TV PNS Ketahuan Lakukan Pungli Akan Dipecat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com