Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Kalau Jonan Diangkat karena Alasan Manajemen, Kenapa Dulu Dipecat?

Kompas.com - 17/10/2016, 18:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan alasan Presiden Joko Widodo mengangkat Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Fahri menilai janggal hal tersebut karena sebelumnya Jonan sempat dipecat dari kursi Menteri Perhubungan.

"Kalau alasan Presiden Jokowi mengangkat Jonan karena alasan manajemen, kenapa dulu Jonan dipecat dari Menteri Perhubungan? Ini kan aneh," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/10/2016).

Fahri mengatakan, jika Jonan dianggap memiliki kemampuan manajemen yang baik, semestinya tidak dicopot dari jabatan Menteri Perhubungan.

"Sekarang bilangnya mengangkat Jonan sebagai Menteri ESDM karena Jonan pintar manajemen. Nah, dulu berarti Jonan dipecat karena pintar manajemen juga? Ini bagaimana logikanya," tutur Fahri.

Fahri pun mempermasalahkan alasan Presiden mengangkat Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Menurut Fahri, sejatinya permasalahan kewarganegaraan Arcandra belum selesai.

"Mana ada orang yang pernah kehilangan kewarganegaraannya sebagai WNI lantas dengan mudah bisa kembali mendapatkan kembali status WNI-nya dengan begitu cepat? Semestinya tidak bisa seperti itu," ucap Fahri.

Ia juga mempertanyakan alasan pengangkatan Arcandra sebagai wakil menteri karena, menurut Fahri, Indonesia memiliki banyak stok ahli di bidang ESDM.

(Baca juga: Setelah Arcandra dan Jonan Dipanggil...)

Karena itu, Fahri menilai Jokowi tidak memiliki parameter yang jelas saat hendak mengangkat orang sebagai menteri. Padahal, kata Fahri, parameter sangat dibutuhkan agar kinerja sang menteri ke depan bisa diukur dan dinilai secara obyektif.

Politisi asli Nusa Tenggara Barat itu lantas membandingkan cara Jokowi dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Fahri menganggap cara SBY menunjuk seseorang sebagai menteri di kabinetnya jauh lebih baik dibandingkan dengan Jokowi.

"Saya juga baru tahu ini dari beberapa mantan menteri di era Pak SBY. Ternyata mereka sampai diperiksa aspek psikologisnya dan intelijen waktu itu sampai dikerahkan untuk meneliti latar belakang calon menteri agar tidak kecolongan seperti kasus Arcandra," ujar Fahri.

(Baca juga: "Harus Ada Bukti Jonan dan Arcandra Bukan Pilihan yang Salah")

Kompas TV Ignasius Jonan Akan Berantas Pungli di ESDM
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com