Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pungli di Dephub Terlalu Kecil untuk Level Presiden"

Kompas.com - 15/10/2016, 12:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mendukung adanya operasi pemberantasan pungutan liar sebagai upaya serius pemerintah untuk bersih-bersih.

Namun, kata dia, jangan sampai operasi ini hanya "panas" di awal. Jangan sampai, terbentuknya operasi ini hanya untuk pengalihan isu tertentu.

"Presiden turun tangan bagus, semoga bukan untuk pengalihan isu saja. Masyarakat sekarang cerdas, ada yang bilang ke saya 'ah palingan pengalihan isu'," ujar Aboe dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Pasalnya, momentum dalam operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu bertepatan setelah dilakukan rapat terbatas soal kebijakan hukum di Istana Negara.

Di sana, Presiden Jokowi mengingatkan untuk memberantas pungli di seluruh jajaran instansi negara.

Usai operasi tangkap tangan itu, Presiden kemudian membentuk Operasi Pemberantasan Pungli yang dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

"Ini serius berantas korupsi atau hanya pengalihan isu lalu besok hilang lagi? Karena ujug-ujug ditangkap setelah adanya imbauan 'stop pungli'," kata Aboe.

Menurut Aboe, kasus tangkap tangan di Kemenhub terlalu kecil untuk langsung direspons oleh Presiden.

Sementara selama ini praktik pungli sudah bukan lagi hal yang tabu, bahkan jumlahnya lebih besar daripada itu.

Aboe meminta Presiden sebaiknya juga memperhatikan hal yang jauh lebih besar yang masih tak terjangkau.

"Coba kalau BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) presiden turun, ngawal begitu. Kasus besar-besar. Ini yang kita inginkan," kata Aboe.

Kasus pungli ini, kata Aboe, seperti sudah membudaya dalam masyarakat. Banyak pihak yang tahu sama tahu, namun mendiamkan.

Pembuktiannya juga sulit karena lekat dengan keseharian.

Aboe menegaskan, kebiasaan tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Banyak langkah untuk usaha pemberantasan pungli. Beri kemudahan ke publik untuk pelayanan, lalu pengawasan melekat ke aparat harus kuat," kata Aboe.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com