Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prioritaskan E-KTP di 101 Daerah Pilkada, Kemendagri Segera Lelang Blangko

Kompas.com - 07/10/2016, 13:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memprioritaskan pemenuhan blangko kartu tanda penduduk (KTP) elektronik/e-KTP untuk daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak 2017.

Dalam tiga minggu ke depan, Kemendagri akan menggelar lelang demi pemenuhan kebutuhan ini.

“Sekarang akan kami fokuskan ke 101 daerah yang Februari akan ikut Pilkada, yang penting mereka ada niat datang, merekam datanya, mencocokan data yang sudah ada di Kemendagri,” ucap Mendagri Tjahjo Kumolo, dikutip dari Kontan, Jumat (7/10/2016).

Tjahjo akan mengupayakan lelang dengan target sekitar 17,5 juta blangko dalam tiga minggu ke depan.

Diharapkan, pelaksanaan lelang berjalan lancar, sehingga pasokan blanko e-KTP langsung terpenuhi.

Sebelumnya Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyebut telah mendapat data baru per 30 September 2016, sebanyak 5 juta perekaman baru.

Jumlah tersebut berasal dari masyarakat yang merekam data kependudukan di semua daerah. Dengan demikian, jumlah masyarakat yang wajib rekam dan belum merekam tinggal 10 juta.

"Kami sudah dapat 92 persen-93 persen (nasional). Jadi sisanya tinggal 7 persen-8 persen yang belum merekam," tutur Zudan.

Sementara terkait blangko, ia juga menegaskan, kebutuhan lelang sebanyak 17 juta blangko.

"Kami ajukan (anggaran) Rp 305 miliar," tuturnya.

(Teodosius Domina/Kontan)

Kompas TV Blanko Habis, 100 Warga Belum Dapat E-KTP

-----

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: "Siap-siap, Kemendagri akan lelang blangko e-KTP"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com