Panglima Berharap Hak Politik TNI Dikembalikan, tetapi....

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa saat ini TNI seperti warga negara asing. Sebab, TNI tidak mempunyai hak politik.

Gatot berharap, suatu saat nanti TNI punya hak berpolitik. Namun, Gatot juga menegaskan, harapannya itu tidak untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima, TNI belum siap. Entah lima atau 10 tahun lagi, yang akan datang," ujar Gatot di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Gatot menjelaskan, hak berpolitik bagi TNI dipengaruhi situasi politik yang tengah berkembang. Di sisi lain, TNI merupakan salah satu lembaga yang memiliki akses ke persenjataan. Maka, butuh kedewasaan untuk mengkombinasikan dua hal tersebut.

Oleh karena itu, Gatot menilai untuk saat ini TNI memang lebih baik ada di pihak yang netral.

"Saya paham, karena TNI adalah organisasi yang punya senjata. Bayangkan saja kalau dia ikut pilkada terus dia kampanye bawa-bawa senjata, tapi ya belum siap sekarang, mungkin 10 tahun lagi, atau kapan, tergantung kondisi politik," tutur Gatot.

Gatot menambahkan, TNI hanya mengikuti aturan yang dibuat. Memiliki atau tidak memliki hak politik, kata Gatot, semua itu diserahkan pada Pemerintah dan DPR selaku pihak yang punya kapasitas menetapkan aturannya.

"Karena yang tentukan TNI siapa? undang-undang kan, yang buat siapa? Pemerintah dan DPR. TNI hanya ikutin saja. Jadi sekarang belum siap," kata dia.