Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasib Akhir Ruhut dan Hayono Isman Ada di Tangan SBY

Kompas.com - 29/09/2016, 12:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, hasil penegakan disiplin Komisi Pengawas Demokrat terhadap Ruhut Sitompul dan Hayono Isman harus dilaporkan, apalagi kepada Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Dari situ, SBY akan mengambil keputusan apakah akan menindaklanjuti rekomendasi yang diserahkan Komisi Pengawas.

"Keputusan tetap di tangan SBY, Komwas tetap menjalankan kerjaannya, hasilnya yang sudah diputuskan dilaporkan ke SBY," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

(Baca: Roy Suryo: Di Internal Demokrat Sudah Beredar "Petisi Pemecatan Ruhut")

Komisi Pengawas kini tengah menginvestigasi lantara Ruhut dan Hayono selaku pengurus Demokrat memiliki sikap yang berbeda dengan partai dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

Ruhut dan Hayono memilih mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, sedangkan Demokrat mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Kalaupun nantinya Komisi Pengawas memberi sanksi pemecatan kepada Ruhut dan Hayono, keputusan akhir tetap di tangan SBY. Kendati demikian, Agus meyakini bahwa SBY akan menjalankan apa yang diputuskan Komisi Pengawas.

"Kami kan selalu menghormati aturan, dan saya yakin SBY selalu melakukan hal dengan cerdas, bersih, dan santun," kata dia.

(Baca: Ruhut Sempat Menangis Saat Agus Harimurti Ditunjuk Jadi Cagub DKI)

Agus lalu mencontohkan langkah SBY yang menonaktifkan Ruhut dari posisi juru bicara Partai Demokrat. Menurut dia, keputusan itu bukan datang tiba-tiba, melainkan melalui rekomendasi Komisi Pengawas.

Ruhut sendiri sebelumnya yakin bahwa SBY tidak akan memecat dirinya. Ia merasa disayang oleh Presiden keenam RI itu.

"Enggak (dipecat), aku buktinya belum dipanggil-panggil. Bagaimana mau dipanggil, orang Pak SBY sayang sama aku," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/9/2016).

Sementara itu, Hayono Isman mengatakan, perbedaan pendapat di internal partai seharusnya disikapi secara bijaksana. Menurut dia, di Partai Demokrat, perbedaan adalah hal biasa.

Kompas TV Pembelotan Warnai Pertarungan Pilkada DKI (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com