Mendagri Lobi Menkeu agar Tak Potong Anggaran Pengadaan Blanko KTP Elektronik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana pemangkasan anggaran pengadaan blanko KTP Elektronik.

Tjahjo meminta Sri Mulyani untuk tidak memangkas anggaran pengadaan blanko KTP Elektronik sebelum target pencapaian tercapai.

"Tadi sudah melobi Ibu Menkeu, tolong ditunda pengurangan anggaran (pengadaan blanko KTP Elektronik). Karena KTP eletronik kan pelayanan bagi masyarakat," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (21/9/2016).

(Baca: Banyak Daerah Belum Terima Blanko E-KTP, Ini Alasan Mendagri)

Bahkan, jika memang harus ada anggaran di kementeriannya yang dipotong, Tjahjo meminta Menkeu tidak memangkas anggaran pengadaan blanko KTP Elektronik. 

"Lebih baik anggaran di pos lain di Kemendagri enggak apa-apa, tetapi yang untuk nyetak KTP elektronik, jangan dulu. Supaya ini mencapai target yang ada dulu," ujar dia.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, kementeriannya berupaya terus menyediakan blanko untuk KTP Elektronik.

Namun, prosesnya dilaksanakan secara bertahap. Sebab, pemerintah memotong anggaran Kemendagri.

(Baca: 90 Persen Masyarakat Telah Merekam Data E-KTP)

“Anggaran kemendagri dengan kondisi perekonomian yang sulit, kita siap dipotong. Tentunya mengurangi anggaran-anggaran. Jadi menyesuaikan kebutuhan daerah-daerah yang tadinya 10 lembar, terpaksa buat 2-3 tahap,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai pengukuhan DPN IKPTK, Jumat (19/8/2016).

Namun, Kemendagri tetap menargetkan 183 juta penduduk Indonesia yang wajib KTP sudah memiliki KTP elektronik.

Saat ini, masih ada 22 juta penduduk Indonesia yang belum merekam data untuk KTP elektronik.