Indonesia-Fiji Bahas Kerja Sama Pembangunan di Kawasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Fiji Josaia Voreqe Bainimarama, untuk membahas upaya meningkatkan kerja sama pembangunan di kawasan Pasifik.

"Indonesia dan Fiji akan memperkuat serta mendorong kerja sama pembangunan di kawasan," kata Retno, dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Pertemuan antara Menlu RI dan Menlu Fiji tersebut dilakukan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada 19 September 2016.

Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan Indonesia dan Fiji memiliki kesamaan pandangan untuk membentuk kawasan Pasifik yang damai, bersahabat dan saling menghormati.

Kedua negara juga berharap kawasan yang kondusif untuk berbagai kerja sama, terutama di bidang ekonomi, pembangunan dan perdagangan yang bermanfaat bagi masyarakat kedua negara.

Retno juga menekankan bahwa Fiji adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Pasifik. Sehingga, kedua menlu sepakat agar kerja sama kalangan bisnis kedua negara harus terus diperkokoh.

"Kita harus mendorong interaksi pelaku bisnis untuk memperkuat hubungan ekonomi di kedua negara dan kawasan," ujar dia.

Selanjutnya, Retno menyampaikan permintaan dukungan dari Fiji atas pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Sementara itu, Menlu Bainimarama menyampaikan bahwa bantuan tanggap darurat dari Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kompleks sekolah Queen Victoria School (QVS) setelah topan Winston, sangat membantu pemulihan proses belajar mengajar di Fiji.

Proses rehabilitasi di Fiji sejak terjadinya bencana alam terus berlangsung. Indonesia dan Fiji juga memiliki skema kerja sama manajemen risiko bencana.

Menlu Fiji juga menegaskan kembali posisi Fiji dalam menghormati integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada akhir pertemuan, Menlu RI mengundang semua menteri luar negeri dari negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk hadir dalam Pertemuan Forum Demokrasi Bali pada Desember 2016.

(Yuni Arisandy/ant)