Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terjadi Pembiaran Politik Dinasti

Kompas.com - 19/09/2016, 15:39 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, saat ini minim sekali adanya upaya hukum untuk meminimalisasi terjadinya politik dinasti di Indonesia.

"Demokrasi kita tertatih-tatih karena kualitas hukum yang kurang optimal," ujar Siti ketika Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Menurut Siti, seharusnya sistem demokrasi mampu menghentikan atau mengurangi kecenderungan menjamurnya politik dinasti.

Sayangnya, negara seakan membiarkan adanya manipulasi dalam sistem demokrasi dengan munculnya politik dinasti. Ini ditunjukkan dengan adanya pembatalan pelarangan calon kepala daerah yang memiliki hubungan darah satu ke atas, ke samping, dan ke bawah dalam Undang-undang Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juli 2015.

(Baca: MK Langgengkan Politik Dinasti, Parpol Dituntut Lebih Selektif)

"Anehnya, ada pembiaran dinasti politik. Kalau ini diakumulasi akan menjadi masalah yang cukup serius," kata Siti.

Menurut Siti, terjadinya politik dinasti dapat menghilangkan partisipasi publik karena pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, politik dinasti rentan menyebabkan korupsi karena orientasi pemimpin bukan untuk melayani publik.

"Seiring, muncul penyimpangan karena pemimpin gagal menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani," kata Siti.

Oleh karena itu, Siti berharap penegakan hukum dilakukan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

"Tak cukup hanya mengandalkan Undang-undang. Harus ada penegakan hukum yang mampu memberikan penalti atau diskualifikasi tanpa pandang bulu," ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga diminta tak hanya mencari figur dalam memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat, tambah Siti, perlu mengawasi dan mengawal perbaikan demokrasi di Indonesia agar dapat mengurangi permasalahan seperti politik dinasti.

"Yang kita butuhkan relawan sistem, bukan relawan orang per orang. Ini untuk mengawal proses demokratisasi agar distorsi dapat dikurangi," kata Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com