Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hadirkan Dinasti Politik

Kompas.com - 19/09/2016, 14:43 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, partai politik memiliki kontribusi besar dalam menghadirkan dinasti politik di Indonesia.

Meski calon pemimpin dipilih langsung oleh masyarakat melalui pilkada, tetapi berbagai calon kepala daerah yang merupakan bagian dari politik dinasti tetap diusung melalui mekanisme partai politik.

"Memang dipilih oleh rakyat, tapi yang menentukan calonnya itu kan partai," ujar Siti dalam Diskusi Berseri Madrasah Antikorupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Siti mengatakan, partai politik saat ini belum memiliki standar yang jelas dalam pengkaderan untuk kontestasi pilkada.

Partai politik hanya memilih calon kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi untuk bisa memenangkan pilkada, karena memiliki kedekatan dengan petahana.

"Partai belum punya standar kriteria kaderisasi baku, seperti di birokrasi atau perusahaan," ujarnya.

Faktor inilah yang memungkinkan suburnya dinasti politik di berbagai daerah. Alhasil, kata Siti, praktik-praktik patrimonialisme dalam bentuk politik dinasti itu terus berulang terjadi dalam pemerintahan.

Ini menyebabkan konsep demokrasi yang seharusnya diterapkan dengan mengusung pemimpin pilihan masyarakat tidak berjalan.

"Jadi tidak ada demokrasi di dalamnya. Demokrasinya bertopeng bersama parpolnya," ujar Siti.

Atas dasar itu, Siti meminta partai politik melakukan reformasi internal dalam proses kaderisasi.

Menurut Siti, proses seleksi dan pengawasan partai untuk calon kepala daerah perlu dilakukan dengan jelas dan transparan kepada publik. Ini dilakukan agar kader partai politik yang maju dalam pilkada berkualitas.

"Seleksi calon pemimpin dan pengawasan sebagai suatu mekanisme untuk menjaga kualitas kader harus senantiasa dilakukan parpol" ucap Siti.

Kompas TV ICW: Politik Dinasti Cenderung ke Perilaku Korup
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com