Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Jokowi-JK, Amien Rais dan Sejumlah Tokoh Berkumpul di Rumah Rachmawati

Kompas.com - 17/09/2016, 22:16 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh berkumpul di kediaman Rachmawati Soekarnoputri, Sabtu (17/9/2016), untuk membahas bermacam permasalahan yang terjadi di Indonesia 

Hadir di antaranya Amien Rais, Lily Chodidjah Wahid, Syarwan Hamid, Fuad Bawazier.

Rachmawati menilai, selama hampir dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla banyak terjadi kerusakan yang dialami oleh Indonesia.

Berbagai masalah tersebar dari ekonomi, politik, hingga hukum.

"Utang yang sekarang ini sudah mencapai Rp 4.000 triliun lebih. Banyak aset negara yang sudah digadaikan, patut diduga tidak lama lagi dijual," kata Rachamawati, Sabtu.

"Kita terancam capai defisit 3 persen. Yang memprihatinkan kita, bahkan pemerintah berupaya seolah mengelabui kita dengan melebarkan defisit 5 persen. Itu sudah cukup untuk impeachment," ujar Rachma.

Rachmawati menuturkan, masalah hukum juga terjadi. Ia mencontohkan pelanggaran konstitusi terhap kasus dwi-kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar.

Selain itu, Rachma menuturkan, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penghematan Anggaran 87 Kementerian dan Lembaga disebut sebagai pelanggaran terhadap tata kelola keuangan negara.

Seharusnya, lanjut dia, Presiden membicarakan pemotongan anggaran itu dengan DPR.

"Harusnya dibicarakan bersama DPR, termasuk waktu mengambil utang. Sebenarnya sudah cukup banyak pelanggaran terhadap konstitusi, UU, etika ketatanegaraan sudah cukup banyak dilakukan oleh penguasa," ucap Rachma.

Menurut Rachma, banyak pihak yang seolah-olah menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang terjadi.

Adapun, Lily Wahid mengatakan, telah terdapat beberapa tim yang akan melakukan gugatan hukum terhadap masalah tersebut.

"Untuk dwi-kewarganegaraan memang sudah ada beberapa teman yang menyiapkan untuk melakukan mengajukan gugatan. Tentang melencengnya APBN juga sudah ada teman yang mulai bersiap-siap," ucap Lily.

"Ada kelompoknya sendiri yang mengajukan gugatan. Tidak mungkin penyelesaian tanpa gugatan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com