Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Tak Perpanjang Masa Tugas Tim Gabungan Terkait Freddy Budiman

Kompas.com - 16/09/2016, 16:05 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa usia tim gabungan pencari fakta terkait Freddy hanya 30 hari.

Menurut dia, tak perlu lagi ada perpanjangan masa kerja karena bukti-bukti yang didapatkan sudah cukup untuk menyimpulkan tak ada aliran dana dari Freddy ke pejabat Mabes Polri sebesar Rp 90 miliar.

"Saya lihat tidak perlu, yang penting bagi kami tidak ada ditemukan (aliran dana). Itu yang paling penting bagi kami," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Terkait adanya temuan lain di luar urusan Freddy, Tito menganggap cukup ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Tim gabungan menemukan adanya aliran dana dari terpidana Chandra Halim alias Akiong ke perwira menengah berinisial KPS sebesar Rp 668 juta.

Selain itu, ada juga indikasi aliran dana yang mengalir ke oknum Polri yang tak terkait Freddy.

"Temuan lain dari tim ini di luar yang Rp 90 miliar itu yang akan kami follow up. Cukup oleh Propam," kata Tito.

(Baca: Tim Temukan Aliran Dana ke Perwira Polri, tetapi Tak Terkait Freddy Budiman)

Temuan lain itu termasuk video Freddy yang direkam oleh pihak keluarga dan surat wasiat yang ditinggalkan. Dua dokumen itu belum berhasil didapatkan tim.

Menurut Tito, Divisi Propam akan menidaklanjuti kerja tim yang belum tuntas.

"Saya melihat tidak perlu dilanjutkan ke satgas lagi tapi dari Propam akan mendalami," kata Tito.

Tim gabungan mengaku belum mendapatkan beberapa dokumen untuk menunjang investigasi mereka. Dokumen tersebut antara lain surat wasiat Freddy dan video terakhirnya yang direkam keluarga.

Karena masa kerja tim terbatas hanya 30 hari, mereka belum bisa mendapatkannya. Karena itulah tim merekomendasikan pembentukan satgas oleh Polri untuk melanjutkan kerja mereka.

Belakangan diketahui ada video lain di samping yang diambil oleh staf Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Anggota tim gabungan Poengky Indarti mengatakan, tak mudah mendapatkan salinan video dari keluarga Freddy.

"Dalam rentang waktu sebulan kami coba dekati keluarga. Ternyata memang susah, tidak bisa mendapatkan video itu," kata Poengky.

(Baca: Tim Gabungan Tak Sempat Menerima Salinan Surat Wasiat Freddy Budiman)

Namun, upaya untuk menguak hal terkait Freffy tak berhenti. Poengky meminta Polri melanjutkan kerja tim gabungan untuk memperoleh informasi tambahan dari keluarga Freddy.

"Nanti ini kan ditindaklanjuti polisi, tidak berhenti sampai di sini," kata Poengky.

Kompas TV Aliran Dana Freddy Budiman Belum Ditemukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com