Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Temukan Aliran Dana ke Perwira Polri, tetapi Tak Terkait Freddy Budiman

Kompas.com - 15/09/2016, 11:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim pencari fakta bentukan Polri mengaku belum menemukan adanya aliran dana dari Freddy Budiman ke pejabat Polri.

Selama proses investigasi, tim justru menemukan adanya aliran dana yang mengalir ke perwira menengah Polri, tetapi tak terkait Freddy.

"Setidaknya ada satu aliran dana ke pamen, ini bukti awal, ada namanya, sebanyak Rp 668 juta," ujar anggota tim gabungan, Effendy Gazali, dalam jumpa pers di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Effendy enggan menyebut jabatan ataupun nama perwira tersebut. Setelah menerima informasi tersebut, tim langsung memeriksa perwira itu.

Penerimaan uang itu diakuinya berasal dari terpidana Chandra Halim alias Akiong.

(Baca: Tim Gabungan: Belum Ditemukan Aliran Dana dari Freddy Budiman ke Pejabat Polri)

"Saat ini pamen tersebut sedang ditangani Divisi Profesi dan Pengamanan Polri," ujar Effendy.

Selain itu, ada pula lima indikasi aliran dana yang mengalir ke oknum polisi dengan beragam besarannya.

Ada yang mengirimkan Rp 25 juta, Rp 50 juta, Rp 75 juta, Rp 700 juta, dan di atas Rp 1 miliar ke oknum tersebut.

Tim gabungan juga telah menyerahkan lima indikasi tersebut ke Divisi Propam Polri.

"Tetapi, ini juga bukan terkait Freddy," kata Effendy.

Effendy mengatakan, tim gabungan telah memintai keterangan terhadap 64 orang. Sebanyak 24 orang dari internal Polri dan 40 orang dari eksternal.

(Baca: John Kei Membenarkan Pernyataan Freddy Budiman kepada Haris Azhar)

Ada juga 81 orang pengaduan yang masuk ke hotline tim gabungan. Namun, tak ada yang menyebutkan ada aliran dana dari Freddy ke pejabat Polri.

"Tidak ada satu pun yang menyebut ada aliran dana terkait Freddy kepada pejabat tertentu di Polri," kata Effendy.

Tim gabungan juga memeriksa dokumen dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diserahkan ke Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Namun, dalam dokumen tersebut tak ditemukan aliran dana dari Freddy, tetapi terkait jaringan Ponny Candra.

Begitu pula saat membedah nota pembelaan atau pleidoi Freddy dan memintai keterangan pengacaranya.

Dalam pleidoi hanya tertulis permohonan keringanan hukuman, tak disebutkan soal aliran dana ke pejabat Polri.

Kompas TV Freddy Budiman Sebut 3 Nama Dalam Video
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com