Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rumah Sakit Milik Panitera PN Jakut di Indramayu Beroperasi Tanpa Izin

Kompas.com - 13/09/2016, 18:40 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah Sakit Reysa Permata milik panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, ternyata beroperasi tanpa izin.

Rumah sakit yang dibangun di Desa Cikedung, Indramayu, tersebut telah beroperasi, meski belum memiliki izin operasional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

"Operasionalnya sudah lama, kira-kira sudah dua bulan tanpa izin," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu Dedi Rohendi, seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Menurut Dedi, rumah sakit milik Rohadi diketahui oleh Dinas Kesehatan, telah melayani pasien pada Januari 2016.

Mengetahui hal tersebut, Dinas Kesehatan kemudian mengeluarkan surat teguran.

Dedi mengatakan, surat teguran tersebut dikirimkan kepada Dinas Perizinan Bangunan dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain itu, surat juga dikirimkan kepada Bupati Indramayu.

Meski demikian, menurut Dedi, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau respons terkait surat teguran tersebut.

"Kami menunggu tindak lanjut, mereka yang bisa memberikan tindakan," kata Dedi.

Sementara itu, terkait belum dikeluarkannya izin operasional, menurut Dedi, karena ada beberapa persyaratan administrasi, serta standar fasilitas dan sarana-prasarana rumah sakit yang belum dipenuhi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Rohadi sebagai tersangka penerima suap, gratifikasi, dan pencucian uang.

Dedi merupakan salah satu saksi yang diperiksa terkait kasus pencucian uang. Diduga, rumah sakit yang dibangun Rohadi tersebut berasal dari hasil tindak kejahatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com