Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Masyarakat di Pulau Jawa terhadap Jokowi Lebih Tinggi

Kompas.com - 13/09/2016, 17:35 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS)menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap Pemerintahan Joki Widodo-Jusuf Kalla lebih tinggi pada Agustus 2016 dibandingkan tingkat kepuasan pada Oktober 2015.

Berdasarkan survei yang menyoroti optimisme publik itu, kepuasan publik terhadap pemerintah sebesar 66,5 persen pada Agustus 2016. Sementara, pada Oktober 2015 sebesar 50,6 persen.

Peneliti CSIS Arya Fernandes menjelaskan, jika dilihat berdasarkan pulau, kepuasan masyarakat Pulau Jawa (68,5 persen) lebih tinggi dibanding masyarakat luar Pulau Jawa (63,8 persen).

"Tapi catatannya bahwa Presiden Jokowi juga mulai pembenahan misalnya infrastruktur digenjot di Timur, dan beberapa kebijakan ke daerah seperti dana desa," kata Arya, di Kantor CSIS, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Adapun, jika dilihat dari karakter wilayah, masyarakat desa memiliki kepuasan lebih tinggi yaitu 68,9 persen dibanding masyarakat kota sebesar 64 persen.

Sementara, dari sisi jenis kelamin, laki-laki memiliki kepuasan lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah yaitu sebesar 68,6 persen dibanding perempuan 64,4 persen.

Berdasarkan jenjang pendidikan, masyarakat yang mengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD) memiliki kepuasan tertinggi yaitu 72,7 persen; Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) 64,5 persen; Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) 63,4 persen, dan universitas 63,8 persen.

Selain itu, dari sisi pendapatan, masyarakat berpendapatan Rp 1.000.000 ke bawah menunjukkan kepuasan tertinggi sebesar 75,3 persen.

Pendapatan Rp 1-2 juta sebesar 65,4 persen dan di atas Rp 2.000.000 64,3 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.

Arya mengatakan, masyarakat menunjukkan optimisme tinggi terhadap masa depan Indonesia.

Sebesar 65 persen responden menyatakan optimistis dan hanya 8 persen masyarakat yang pesimistis.

"Alasannya masyarakat pesimis adalah karena kemiskinan dan kesenangan ekonomi yang makin besar, korupsi dalam pemerintahan, dan pertumbuhan yang melambat," ujar Arya.

Survei CSIS ini dilakukan dengan sampel 1.000 orang yang tersebar di 34 provinsi.

Mereka yang menjadi responden telah miliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas. Hasil survei memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error 3,1 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com