Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol di Koalisi Kekeluargaan Dinilai Harus Berkompromi Agar Solid

Kompas.com - 11/09/2016, 18:09 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti PARA Syndicate Fahri Huseinsyah mengatakan, partai politik yang tergabung dalam "Koalisi Kekeluargaan" harus mampu berkompromi untuk bisa memenangkan Pilkada DKI 2017.

Menurut Fahri, Koalisi Kekeluargaan saat ini masih belum menunjukkan soliditasnya sehingga terkesan setengah hati untuk menang di Pilkada DKI.

"Koalisi ini kan awalnya hanya untuk menumbangkan Ahok (Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama), tapi platform awalnya belum ada. Jadi masih setengah hati menjalankannya," ujar Fahri ketika dihubungi Kompas.com di Jakarta, Minggu (11/9/2016).

Kondisi ini, kata Fahri, membuat masing-masing parpol di koalisi bersikeras mengusung kandidat sendiri-sendiri untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Inilah yang kemudian memicu perpecahan dalam tubuh Koalisi Kekeluargaan. "Sekarang ini kan partai dalam Koalisi Kekeluargaan mengusung calonnya masing-masing. Mereka belum ada kompromi," tambah Fahri.

Atas dasar itu, Fahri mengusulkan agar partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan melakukan kompromi terhadap pasangan calon kepala daerah yang akan diusung untuk Pilkada DKI 2017.

(Baca: Ahok Akan Diuntungkan jika "Koalisi Kekeluargaan" Pecah)

Hal ini dilakukan agar Koalisi Kekeluargaan mampu menyiapkan strategi untuk mengungguli Ahok sebagai cagub petahana.

"Harus ketemu kompromi. Jika tidak dinamika internal dalam koalisi kekeluargaan ini justru akan melambungkan Ahok. Publik akan melihat ini sebagai ketidaksiapan koalisi dalam Pilkada DKI," tandas Fahri.

Soliditas Koalisi Kekeluargaan kini dipertanyakan. Sandiaga Uno, sebagai figur yang digadang menjadi kandidat pesaing Ahok terancam akan kehilangan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal tersebut menyusul langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung kadernya, Mardani Ali Sera untuk menjadi kandidat calon wakil gubernur pendamping Sandiaga.

Langkah PKS tersebut juga diklaim telah mendapat restu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Sementara itu, PPP juga mulai memunculkan nama baru, ustaz Yusuf Mansur, di samping nama-nama kandidat cawagub lainnya seperti Deputi Gubernur DKI Sylviana Murni atau Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Kompas TV Jabatan Bambang DH Dicopot, Ini Kata Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com