Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pergantian Kepala BIN Diprediksi Berdampak pada Amnesti Din Minimi

Kompas.com - 04/09/2016, 14:20 WIB
Masriadi

Penulis

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com - Pengamat politik dan terorisme dari Universitas Malikussaleh (Unimal) Al Chaidar menilai pergantian kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bakal berdampak pada rencana pemberian amnesti pada pemberontak Din Minimi dan kelompoknya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat usulan pergantian Kepala BIN ke Pimpinan DPR.

Dalam surat itu, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala BIN menggantikan Sutiyoso.

Al Chaidar menilai, Din Minimi bersedia turun gunung karena percaya kepada Sutiyoso, bukan kepada BIN.

"Jika tidak diberikan amnesti sekarang, kemungkinan diberikan di era Budi Gunawan itu kecil sekali,” terang Al Chaidar, Minggu (4/9/2016).

Al Chaidar mengatakan, amnesti bakal tersendat lantaran Budi Gunawan datang dari institusi Polri yang sempat getol memburu Din Minimi. 

Untuk itu, Al Chaidar menuturkan amnesti untuk Din Minimi harus segera diberikan sebelum pergantian pucuk pimpinan di lembaga intelijen itu.

Namun demikian, bukan mustahil amnesti tetap diberikan meski BIN dipimpin Budi Gunawan. Tapi jika itu terjadi, Al Chaidar menyebut mukzizat. 

"Amesti itukan janji Presiden Jokowi sama Sutiyoso, jadi tidak mungkin Pak Sutiyoso menuntaskan soal amnesti itu ketika dia tidak menjabat lagi kepala BIN. Jadi amnesti itu ada, jika dituntaskan sebelum masa pergantian," pungkas Al Chaidar.

Sebelumnya, diberitakan pemberontak Din Minimi dan kelompoknya turun gunung dan menyerahkan senjata api pada Kepala BIN Sutiyoso di Aceh Timur.

Mereka turun gunung setelah mendapat kepastian akan mendapat amesti. 

Kompas TV Kelompok Din Minimi Meminta Amnesti

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com