Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seperti Ini Perusahaan Petani dan Nelayan yang Diharapkan Jokowi...

Kompas.com - 30/08/2016, 13:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong inovator-inovator di Tanah Air untuk merancang perusahaan/korporasi yang menaungi nelayan dan petani.

Bagaimana perusahaan nelayan dan petani yang dimaksud Jokowi?

Ia mengatakan, perusahaan itu harus memiliki aplikasi berbasis teknologi yang mampu memangkas mata rantai perdagangan. 

Dengan demikian, para nelayan dan petani dapat langsung menyalurkan komoditasnya kepada konsumen tanpa mesti melalui tengkulak.

"Konsumennya bisa restoran, bisa hotel. Jadi, biasanya harus lewat empat, lima enam rantai, jadi bisa langsung," ujar Jokowi, di Tangerang, Banten, Selasa (30/8/2016).

"Harga di petani bisa naik tiga hingga empat kali lipat kalau konsumen dan produsen bisa didekatkan karena ini memutus mata-mata rantai itu," lanjut dia.

Jokowi yakin, aplikasi seperti yang diharapkannya bisa diwujudkan karena industri finance technology di Indonesia berkembang pesat.

Perusahaan itu juga diharapkan mampu menampung nelayan atau petani berdasarkan suatu wilayah tertentu. Misalnya, skala desa, kecamatan atau bahkan kabupaten hingga provinsi.

Jokowi yakin, perusahaan semacam itu dapat meningkatkan kapasitas usaha nelayan dan petani sehingga bisa meningkatkan derajat perekonomiannya.

Untuk menjamin keberlangsungan perusahaan semacam itu, Jokowi telah memerintahkan lembaga keuangan negara untuk merancang regulasi yang akan menjadi payung hukumnya.

"Regulasinya sedang disiapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kita kejar-kejaran dengan regulasi, memang harus mengarah ke sana," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com