Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Jokowi Tak Singgung Penyelesaian Kasus HAM dalam Pidato Kenegaraan?

Kompas.com - 25/08/2016, 19:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban peristiwa 1965 mempertanyakan Presiden Joko Widodo yang tidak menyinggung persoalan penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM pada masa lalu dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR, 16 Agustus 2016 lalu.

Hal itulah yang disampaikan Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 saat bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kamis (25/8/2016).

Ketua YPKP 65/66 Untung Bejo mengatakan, Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto memberikan jawaban yang bisa diterima oleh YPKP.

"Pak Sidarto tadi menjawab bahwa setelah melalui pertimbangan yang alot, melalui pertimbangan yang 'njelimet', itulah mengapa pidatonya Pak Presiden tidak menyinggung itu," ujar Bejo, seusai pertemuan.

Salah satu pertimbangannya, pemerintahan Jokowi-JK awalnya fokus pada persoalan politik. Kini, kondisi politik nasional dianggap stabil.

Setelah politik, pemerintah fokus pada persoalan ekonomi.

"Maka itu, sekali lagi (Sidarto meminta) untuk bersabar," ujar Bejo.

Bejo mengatakan, Sidarto meyakinkan YPKP bahwa Presiden Jokowi tak akan melupakan janjinya menyelesaikan perkara HAM berat, termasuk peristiwa 1965.

"Dia (Sidarto) bilang, percayalah. Karena Jokowi itu nasibnya sama dengan kami-kami, dia itu dari rakyat, hidup di bantaran kali, sangat sederhana. Wantimpres minta tunggu timing yang tepat," ujar Bejo.

Wantimpres akan mengakomodir pertemuan antara para korban 1965 dengan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com