Asisten Eddy Sindoro Disebut Pernah Kirim Uang dan Dokumen untuk Nusron Wahid

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten mantan petinggi Lippo Group Eddy Sindoro, Doddy Aryanto Supeno, disebut pernah mengirimkan dokumen dan uang untuk Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid.

Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan Doddy sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Jaksa penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedianya akan menghadirkan sopir Doddy yakni Darmadji, untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Namun, Darmadji tidak hadir dalam persidangan.

Jaksa KPK akhirnya membacakan beberapa poin dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Darmadji selama diperiksa di KPK.

"Saya kenal Doddy Aryanto Supeno sebagai majikan saya yang bekerja sebagai asisten pribadi Eddy Sindoro, petinggi di Lippo Group," ujar Jaksa Fitroh Rohcayanto saat membacakan BAP milik Darmadji di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

"Sepengetahuan saya, Doddy adalah orang kepercayaan Eddy yang sering menemui beberapa pejabat dan pengacara, antara lain Nurhadi Sekretaris MA, saudara Lukas, Yuddy Chrisnandi Menpan RB, Nusron Wahid dan Nasir," kata Fitroh melanjutkan BAP milik Darmadji.

Selanjutnya, dalam BAP di poin 14, Darmadji mengatakan kepada penyidik KPK bahwa ia sering diminta untuk mengantar Doddy, saat dilakukan penyerahan dokumen dan uang kepada beberapa orang pejabat dan pengacara, termasuk kepada Nusron Wahid.

"Saudara Doddy sering mengirimkan barang yang saya duga berupa uang kepada saudara Lukas dengan pengiriman di Basement Gedung Matahari, Jalan Jenderal Sudirman dan Kepala BNP2TKI di Kantor Pemuda Anshor," kata Darmadji dalam BAP yang dibacakan Jaksa KPK.

Meski demikian, Nusron Wahid diduga tidak terkait langsung dalam perkara suap antara Doddy Aryanto Supeno dengan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Doddy didakwa memberi suap sebesar Rp150 juta kepada Edy Nasution. Ada pun, uang suap sebesar Rp 150 juta tersebut diberikan agar Edy Nasution, menunda proses "aanmaning" atau peringatan eksekusi terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP), dan menerima pendaftaran peninjauan kembali PT Across Asia Limited (AAL).

Padahal, waktu pengajuan PK tersebut telah melewati batas yang ditetapkan undang-undang.