"Cari Menteri ESDM yang Bisa Buka Peluang untuk Kelola Energi Nuklir”

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta untuk tidak membuat dikotomi antara tokoh dengan latar belakang profesional dan partai politik terkait kandidat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pengganti Arcandra Tahar.

“Saya berpendapat, tidak perlu ditarik garis batas dikotomi menteri dari partai politik atau profesional (untuk pengganti Arcandra),” kata Ketua DPP Nasdem Kurtubi saat diskusi bertajuk ‘Geger Arcandra dan Nasib Sektor ESDM’ di Jakarta, Sabtu (20/8/2016).

(Baca juga: Kelola Sektor Energi dan Pertambangan, Menteri ESDM Harus Punya Jiwa Nasionalis)

Anggota Komisi VII DPR itu berpendapat, hal penting yang perlu dipertimbangkan Presiden sebelum menunjuk menteri baru adalah mencari sosok yang berintegritas serta berjiwa nasionalis sehingga dikotomi itu dinilainya harus dihilangkan.

“Sebab, dia yang nanti mengatur masalah energi itu yang sangat penting, yang harus dikuasai negara,” kata dia.

Kurtubi juga mengatakan, dalam mengelola sumber daya alam di sektor migas, pemerintah perlu berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Disebutkan di dalam pasal itu bahwa semua kekayaan alam harus dikelola sepenuhnya oleh negara demi kemakmuran masyarakat.

Selain itu, ia menambahkan, Presiden perlu mencari sosok menteri yang nantinya mampu berinovasi untuk memanfaatkan sumber energi alternatif.

Sebab, menurut dia, produktifitas energi di Indonesia, seperti minyak, sudah mulai menurun. “Cari menteri yang bisa membuka peluang untuk mengelola energi tenaga nuklir,” ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah nama digadang akan menjadi pengganti Arcandra.

(Baca juga: Posisi Menteri ESDM Krusial, Jokowi Disarankan Tak Tunjuk Pengganti Arcandra dari Parpol)

Mengutip pemberitaan Harian Kontan, nama-nama itu di antaranya adalah Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji, dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi.

Nama lain yang beredar adalah politikus Partai Golkar Satya Widya Yudha yang kini menjabat anggota Komisi VII DPR.

Satya juga menjabat Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar.