Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relakan PDI-P jika Dukung Ahok, PAN Umumkan Pilihan Cagub Akhir Agustus

Kompas.com - 19/08/2016, 16:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) hingga kini belum menentukan siapa nama yang akan diusung pada Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Komunikasi politik dengan sejumlah partai terus dibangun PAN, terutama dengan barisan partai yang tidak mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

PAN bersama enam partai lain sebelumnya mengumunkan koalisi kekeluargaan. Tujuh partai di tingkat provinsi tersebut bersatu untuk tidak mendukung Ahok.

Namun, Ketua DPP PAN Yandri Susanto, mengaku tak keberatan jika salah satu partai dari koalisi tersebut pergi, karena pada akhirnya mendukung Ahok.

"Bagi PAN final tidak mendukung Ahok. Jadi kalau PDI-P ke Ahok ya sudah, PAN tidak berkoalisi dengan PDI-P," kata Yandri di Jakarta, Jumat (19/8/2016).

"Masih ada PKS, PKB, Gerindra, PPP. Lebih dari cukup," ucapnya.

PAN bersama partai-partai lainnya di koalisi kekeluargaan masih membangun komunikasi politik untuk menentukan pasangan calon penantang Ahok.

Meski Gerindra sudsh resmi mengusung Sandiaga Uno, namun keputusan masih bisa berubah.

Masing-masing partai, kata Yandri, mengajukan calonnya, namun masih ada tahap finalisasi calon yang belum dilalui.

"Siapa yang paling layak dipasangkan dengan siap, koalisinya bagaimana? kapan mengumumkannya? Ini belum tahu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW DKI PAN Eko Hendro Purnomo menargetkan finalisasi keputusan itu diumumkan secepatnya. Namun, keputusan tersebut, kata dia, haruslah mengakomodasi kebutuhan dan keinginan warga Jakarta.

"Sebelum akhir bulan Insya Allah sudah ada keputusan," ujar Eko.

Kompas TV Ahok Buka Peluang Berduet Dengan PDI-P
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com