Menteri Hanif Tolak Rayuan Kuwait agar RI Kembali Kirim Pekerja Rumah Tangga

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menolak permintaan Pemerintah Kuwait terhadap Indonesia agar kembali mengirim tenaga kerja Indonesia untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga.

“Hingga hari ini, belum terpikirkan Pemerintah Indonesia membuka kembali izin pengiriman tenaga kerja sektor domestik ke negara Timur Tengah, termasuk Kuwait,” kata Hanif seperti dikutip Tribunnews.com.

Hal tersebut diungkapkan Hanif saat bertemu Duta Besar Kuwait untuk RI Abdul Wahab Abdullah Al-Saqar, Kamis (18/8/8/2016), di ruang kerjanya.

Maksud dari kunjungan tersebut, Kuwait memohon secara khusus kepada Pemerintah Indonesia untuk kembali mengizinkan pengiriman tenaga kerja sektor domestik ke Kuwait.

Pada kesempatan tersebut, Abdu Wahab menyatakan, pemerintah Kuwait menghormati kebijakan Indonesia yang melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja domestik ke Timur Tengah.

Namun, ia memohon khusus untuk Kuwait, kembali diizinkan.

“Keluarga kerajaan dan juga masyarakat Kuwait sangat membutuhkan tenaga kerja sektor domestik asal Indonesia,” kata Abdul Wahab dalam siaran pers yang diterima wartawan.

“Kami berharap, khusus untuk Kuwait, Pemerintah Indonesia memberikan kebijakan khusus," tambahnya.

Terhadap rayuan tersebut, Menteri Hanif menegaskan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak akan mengirim tenaga kerja sektor domestik ke Timur Tengah.

Keputusan itu tetap dilakukan selama Pemerintah kuwait belum menunjukkan adanya perbaikan perlakuan dan perlindungan terhadap pekerja asing domestik, tak hanya asal Indonesia, tapi juga dari negara lain.

“Indonesia tetap tidak akan mengirimkan tenaga kerja ke Timur Tengah termasuk Kuwait, kecuali tenaga kerja formal dengan skill tertentu,” katanya.

Atas jawaban itu, Abdul Wahab mengatakan bahwa pemerintahnya telah memperbaiki sistem perlindungan terhadap pekerja asing.

Tahun lalu, Kemnaker telah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

(baca: Ini Pengaturan Pelarangan TKI ke Timur Tengah)

Pemerintah melarang pengiriman TKI secara permanen ke 21 negara Timur Tengah, yakni Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Sudan Selatan, Suriah, Tunisia, UEA, Yaman, dan Jordania.

Alasannya, banyak pelanggaran terkait perdagangan manusia dan norma ketenagakerjaan di 21 negara tersebut.

Gaji yang rendah hingga tidak adanya perlindungan bagi TKI dalam kebijakan di negara-negara itu yang membuat pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah. (Adi Suhendi)