Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Dua Pekan, Polri Ungkap Jaringan Perdagangan Orang di NTT

Kompas.com - 18/08/2016, 11:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap sindikat perdagangan orang dari Nusa Tenggara Timur ke luar negeri.

Salah satu korbannya yakni Yufrinda Selan, tenaga kerja wanita yang tewas gantung diri di Malaysia.

Penyelidikan Polri dimulai dari perintah langsung Presiden Joko Widodo kepada Tito untuk menyelidiki kasus Yufrinda.

"Akhirnya dalam dua minggu jaringan perdagangan orang di NTT dapat diungkap oleh Bareskrim," ujar Tito dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Korban dari NTT hingga saat ini diketahui sekitar 30 orang.

Bareskrim Polri telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus ini. Mereka berasal dari NTT, Riau, Semarang, Surabaya, dan Medan.

Tito mengatakan, para pelaku memberangkatkan korban ke luar negeri dengan paspor palsu. Karena itu, selain melanggar hukum dengan perdagangan orang, pelaku juga melanggar administrasi administrasi.

Tito menganggap pengungkapan kasus ini penting karena berkaitan dengan tingkat kemakmuran di NTT.

"Jangan sampai dianggap masalah ini masalah kecil. Ini masalah mendasar bagi kita soal perdagangan WNI ke luar karena jumlahnya banyak sekali," kata Tito.

Tak semua tenaga kerja Indonesia diperlakukan layak di luar negeri. Salah satu contohnya yakni Yufrinda.

Tito mengatakan, adanya tekanan begitu tinggi dari atasannya membuat kondisi kejiwaannya juga tertekan. Yufrinda pun gantung diri dan tewas.

Ketika dipulangkan ke Indonesia, muncul kecurigaan dari pihak keluarga bahwa Yufrinda jadi korban perdagangan orang karena banyak luka sayatan di tubuhnya.

(Baca: Nilai Janggal Kematian TKW Yufrinda, Keluarga Melapor ke Polisi)

"Tapi ternyata bukan ambil organ untuk diperjual belikan, tapi bekas otopsi yang teknisnya beda dengan Indonesia," kata Tito.

(Baca: Jasad TKW Yufrinda Diotopsi, Tidak Ada Organ yang Hilang)

Tito mengatakan, alasan klasik terjadinya kasus perdagangan orang karena faktor ekonomi. Ia menyebut tingkat kesejahteraan masyarakat di NTT lebih rendah dibandingkan wilayah lain.

Mereka pun jadi mudah diiming-imingi pekerjaan layak dengan gaji besar, namun ternyata hanya penipuan belaka.

"Tantangannya bagaimana mempercepat peningkatan kemakmuran di NTT sehingga masyarakat tidak perlu berbondong ke negara luar," kata Tito.

Kompas TV TKW Disiksa Majikan di Suriah Hingga Cacat Fisik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com