Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Isyaratkan Ingin Djarot Dampingi Ahok

Kompas.com - 15/08/2016, 17:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pengurus Partai Golkar berulang kali menegaskan tak bakal turut campur terkait pasangan Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta 2017. 

Ahok, sapaan Basuki, dibebaskan untuk memilih siapapun. Namun demikian ada sinyal bahwa Partai Golkar, ingin gubernur petahana itu berpasangan kembali dengan Djarot Saiful Hidayat, yang kini menjabat wakil gubernur.

Seperti diketahui, Golkar bersama Nasdem dan Hanura resmi mengusung Ahok pada perhelatan Pilkada DKI tahun depan.

"Kami berpikir objektif saja. Sebuah pasangan yang sudah berjalan dan belum sampai satu periode di mana ada keharmonisan ada sinergi dan kinerjanya bagus, ada prestasi dicapai," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2016).

"Kenapa pasangan seperti itu tidak kita teruskan meski yang bersangkutan bukan dari partai kita? Itu demi kepentingan bangsa dan daerah," sambung dia.

Namun, terwujud atau tidaknya pasangan Ahok-Djarot bakal bergantung pada keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Itu lantaran Djarot merupakan kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

(Baca: Ahok: Saya Sudah Punya Pasangan..., Lu Pengin Gue Selingkuh?)

Adapun PDI-P hingga saat ini belum menentukan sosok yang bakal dimajukan sebagai calon gubernur.

Djarot Saiful Hidayat yang di DPP PDI-P menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Organisasi mengaku, partainya belum mengambil keputusan mengenai orang yang akan diusung sebagai calon gubernur.

Sebab, kata Djarot, DPP tidak hanya fokus pada Pilkada DKI, tetapi juga pilkada di daerah lain. Menurut Djarot, ada 101 pilkada yang akan diikuti PDI-P pada 2017.

Oleh karena itu, ia menganggap tidak mungkin jika rapat partainya hanya membahas mengenai Pilkada DKI. "Memang Pilkada DKI ini sangat strategis. Akan tetapi, jangan terpaku di DKI, apalagi hanya bicara tentang orang per orang," kata Djarot.

Kompas TV Ahok Berubah, Tak bisa Pastikan Siapa Wakilnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com