Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Bertemu Presiden, Laporkan Kesuksesan Pilkada 2015 hingga Persiapan Pemilu 2019

Kompas.com - 09/08/2016, 11:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/8/2016) pagi.

Ketua KPU Juri Ardiantoro mengungkapkan, ada tiga hal yang dilaporkan KPU kepada Presiden. Pertama, KPU melaporkan pelaksanaan Pilkada serentak 2015 yang berlangsung sukses.

"Secara umum Pilkada 2015 berlangsung lancar walaupun ada beberapa daerah yang sempat tertunda karena ada masalah pencalonan," ujar Juri usai bertemu Presiden.

Dari lima daerah yang tertunda, empat daerah telah rampung prosesnya. Jadi, tinggal satu yang masih bermasalah, yakni Pilkada Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Kedua, KPU melaporkan rencana penyelenggaraan pertemuan antara KPU se-Asia dan LSM pemerhati pemilu bertajuk "ASEAN Electoral Stakesholder Forum" di Bali dari 22 Agustus hingga 26 Agustus 2016 mendatang.

"Kami minta ke Bapak Presiden untuk membuka acara itu pada tanggal 23 Agustus-nya," ujar Juri.

Ketiga, para Komisioner KPU juga melaporkan situasi terkini persiapan Pemilu 2019. Khususnya perkembangan pembahasan revisi UU Pemilu oleh KPU sendiri.

KPU mendorong revisi UU Pemilu diselesaikan segera mungkin agar persiapan Pemilu 2019 bisa lebih matang.

Pertemuan antara Komisioner KPU dengan Presiden Jokowi berlangsung sekitar 45 menit. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.

Kompas TV KPU Gelar Konsolidasi Jelang Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com