JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menilai Pemerintah Indonesia belum mampu membangun diplomasi yang efektif dalam mewujudkan patroli bersama sebagai langkah menangkal perompakan.
Pernyataan Hidayat itu menanggapi terjadinya kembali penculikan WNI di Sabah, Malaysia, Rabu (3/8/2016) lalu.
"Semestinya pemerintah bisa mendesak Pemerintah Filipina dan Malaysia untuk segera menjalankan patroli bersama menjaga wilayah perbatasan di perairan ketiga negara, itu kan sudah perjanjian bersama dan semestinya segera dilaksanakan," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8/2016).
(Baca: Seorang WNI Diculik di Perbatasan Laut Filipina)
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan jika di tingkat menteri pertahanan agenda patroli bersama ketiga negara tak kunjung dimulai, semestinya Presiden juga turun tangan untuk mendesak dimulainya patroli tersebut.
Menurut Hidayat, wilayah perbatasan antara Filipina, Malaysia, dan Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi perompakan sehingga harus segera dijaga melalui patroli bersama oleh angkatan laut ketiga negara.
"Pemerintah Indonesia harus melakukan lobi yang lebih efektif. Jangan sampai penyanderaan atau penculikan ini terulang karena sudah tugas negara untuk menjaga keselamatan warga negara sendiri," lanjut Hidayat.
(Baca: Kronologi Penculikan WNI dan Pembebasan 2 ABK di Malaysia)
Sebelumnya, diberitakan seorang warga negara Indonesia kembali menjadi korban penculikan di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, yang berdekatan dengan wilayah perbatasan laut Filipina. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (3/8/2016) lalu.
"Kami sudah tahu sejak tanggal 4 (Agustus)," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Lalu Muhammad Iqbal saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (7/8/2016).
Hingga kini, belum diketahui siapa pihak yang bertanggung jawab di balik aksi penculikan tersebut termasuk juga, apakah ada tuntutan yang diajukan sebagai tebusan sandera.