DPR Yakini APBN-P 2016 Dapat Segera Dibahas Usai Reses

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin meyakini pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2017 tak akan molor meskipun DPR harus kembali membahas revisi APBN-P 2016.

Pembahasan direncanakan akan dimulai usai masa reses DPR pada pertengahan Agustus mendatang.

"Enggak (molor) lah. Bisa. Makan waktu pasti tapi DPR pasti sesuai dengan jadwal. Asal pemerintahnya sanggup saja," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Ade menilai, pembahasan APBN-P 2016 sangat darurat sehingga harus ditindaklanjuti secara cepat pula. Hal terpenting, kata dia, adalah dampak pembahasan anggaran tersebut terhadap masyarakat. Alasannya, pemotongan anggaran akan berdampak pula pada beberapa program pembangunan.

"Ada beberapa kementerian saya dengar sekarang sudah pada menjerit. Pasti ada dampak. Itu kan pilihan yang tidak enak semua," kata pria yang akrab disapa Akom itu.

(Baca: Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Transfer Daerah)

Pada Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Rabu (3/8/2016), pemerintah memutuskan memangkas anggaran sampai dengan Rp 133,8 triliun. Angka ini naik hampir tiga kali lipat jika dibandingkan dengan pemangkasan belanja tahap I beberapa waktu lalu yang hanya sekitar Rp 50 triliun.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan beralasan pemotongan anggaran tersebut dilakukan untuk dua belanja.

Pertama, anggaran belanja kementerian lembaga yang pemotongannya mencapai Rp 65 triliun. Kedua, anggaran transfer daerah yang pemangkasannya mencapai Rp 68,8 triliun.

Sri mengatakan, kebijakan pemangkasan dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, perkiraan penerimaan pajak sepanjang tahun 2016.

"Perkiraaannya, penerimaan negara tahun 2016 ini akan kurang Rp 219 triliun," katanya di Kantor Presiden.