Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jalankan Instruksi Presiden, Polri Jadikan Cerita Haris Azhar Bahan Koreksi Diri

Kompas.com - 04/08/2016, 17:08 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, cerita yang disampaikan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar dijadikan bahan evaluasi bagi kepolisian.

Polri menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo yang ingin polisi berbenah dan mengevaluasi diri usai cerita Freddy yang disampaikan Haris tersebar.

Masih dalam rangka menindaklanjuti instruksi presiden, polisi terus menelusuri informasi dari Haris untuk mencari oknum yang terlibat peredaran narkotika.

(Baca: Polri Tolak Disebut Anti-Kritik Terkait Laporkan Haris Azhar)

"Kami tetap menelusuri apa yang disampaikan Haris. Dan apabila adanya penyimpangan, di situlah dijadikan bahan pembenahan," ujar Boy saat dihubungi, Kamis (4/8/2016).

Boy mengatakan, Kapolri sudah memerintahkan pembentukan tim khusus yang terdiri dari Divisi Profesi dan Keamanan serta Inspektorat Pengawasan Umum. 

Pihaknya juga mengundang ahli sebagai pihak ketiga untuk meminta masukan. "Ada melibatkan unsur eksternal seperti Hendardi dari Setara Institute untuk ahli," kata Boy.

Boy mengatakan, laporan terhadap Haris bukan karena polisi antikritik. Tapi, polisi mempermasalahkan penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya melalui media elektronik.

"Kami berterima kasih ke Haris. Kami terbuka dengan kritik," kata Boy.

Presiden Joko Widodo meminta TNI, BNN, dan Polri menjadikan informasi dari Haris sebagai masukan untuk berbenah diri.

Presiden menekankan bahwa aparat sebaiknya berdialog dengan Haris untuk menelusuri informasi yang disampaikan Freddy.

(Baca: Ketua DPR Minta Cerita Haris Azhar Ditindaklanjuti agar Tak Jadi Perdebatan Liar)

Ia pun meminta aparat penegak hukum yang terlibat peredaran narkoba dihukum secara tegas sesuai aturan yang berlaku. Namun, Presiden juga menekankan harus ada bukti yang kuat bahwa oknum aparat itu terlibat bisnis narkoba. Hal tersebut disampaikan

Presiden menanggapi pengakuan bandar narkoba yang kini sudah dieksekusi mati, Freddy Budiman, kepada Haris Azhar. Freddy mengaku kepada Haris bahwa ada oknum polisi, BNN, dan TNI yang membantunya melakukan bisnis naroba dari balik jeruji.

Kompas TV Terpidana Mati Freddy Sempat Curhat ke Kontras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com