Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sindir Pedagang Mangga Dua dan Tanah Abang yang Tak Punya NPWP

Kompas.com - 01/08/2016, 17:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyindir masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sindiran itu disampaikannya saat melakukan sosialisasi Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Amnesti Pajak kepada sekitar 10.000 pelaku usaha di Hall D, JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).

"Yang di pasar-pasar itu omzetnya sudah gede, tapi belum punya NPWP. Di Mangga Dua, di Tanah Abang," ujar Jokowi.

Pernyataan tersebut disambut tawa oleh peserta sosialisasi Tax Amnesty. Sebagian ada yang hanya tersenyum.

(Baca: Jokowi Siap "Bertarung" dengan Para Penggugat UU "Tax Amnesty")

"Saya kan orang lapangan, mantan Gubernur DKI Jakarta juga. Ya jadi tahu saja," lanjut Jokowi yang disambut tawa dan tepuk tangan lagi dari para peserta sosialisasi.

Jokowi mengatakan, para pengusaha tersebut harus benar-benar memanfaatkan Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk memiliki NPWP kemudian mendeklarasikan harta yang sesungguhnya.

Undang-undang tersebut juga tidak hanya ditujukan bagi para pengusaha "kakap", melainkan juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

(Baca: Sri Mulyani, Sosok yang Bisa Sukseskan Program "Tax Amnesty")

"Dan Tax Amnesty ini adalah yang terakhir. Setelah 2018 ada keterbukaan (informasi dengan tujuan perpajakan), Tax Amnesty ini sudah berakhir. Maka harus dimanfaatkan betul," ujar Jokowi.

Jokowi juga sadar bahwa undang-undang serupa pernah dilakukan pada masa lalu, yakni pada 1964 dan 1984. Namun, pelaksanaannya gagal. Jokowi tidak ingin mengulangi kegagalan yang sama.

"Sekarang kita ingin mengajak semuanya, agar Tax Amnesty ini berhasil," ujar dia.

Kompas TV Inilah Konsekuensi Pengaju Pengampunan Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com