Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Babak Ketiga Eksekusi Mati yang Senyap...

Kompas.com - 29/07/2016, 07:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan eksekusi mati tahap ketiga pada Jumat (29/7/2016) memberi kesan mendadak dan serba tertutup. Bahkan, hingga Kamis (28/7/2016) petang, pihak keluarga dan pengacara tidak diinfokan resmi bahwa malamnya eksekusi mati akan dilakukan.

Bahkan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sebelumnya menegaskan bahwa sebanyak 14 orang akan dieksekusi mati pekan ini. Nyatanya, hanya empat orang yang menghadapi regu tembak di LP Nusakambangan.

Mereka adalah Freddy Budiman (Indonesia), Seck Osmane (Nigeria), Michael Titus Igweh (Nigeria), dan Humphrey Ejike (Nigeria).

(Baca: Untuk Sementara, Terpidana yang Dieksekusi Mati Hanya 4 Orang)

Menurut pengakuan pengacara warga negara Pakistan Zulfiqar Ali, Saut Rajagukguk, mereka sama sekali tidak diberi tahu soal waktu eksekusi dan kepastian apakah kliennya benar akan dieksekusi. Meski sudah meminta konfirmasi ke beberapa pihak, ia masih belum mendapat jawaban.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Aksi solidaritas yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menyalakan 1000 lilin saat aksi damai di Depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016). Aksi damai tersebut meminta agar pemerintah menghentikan pelaksanaan eksekusi mati terhadap keempat belas terpidana mati dari berbagai negara.
"Bahkan, saya telepon Kepala Lapas Batu juga tidak bisa menyebutkan kapan," kata Saut saat dihubungi, Kamis petang.

(Baca: "Pertualangan" Sang Gembong Narkoba Freddy Budiman Berakhir di Hadapan Regu Tembak)

Senada dengan Saut, pengacara terpidana mati Humphrey Ejike, Ricky Gunawan, pun mempertanyakan pihak lapas dan kejaksaan yang tidak transparan. Ricky mengaku hanya disuruh bersiap-siap oleh petugas di lapangan untuk bersiaga hingga malam hari.

Bahkan, hingga malam eksekusi pun Kejaksaan Agung belum memberi keterangan resmi mengenai 14 nama yang masuk ke dalam daftar. Menurut Ricky, hal ini berbeda dengan eksekusi mati sebelumnya.

(Baca: Sekjen PBB Desak Indonesia Tunda Eksekusi Para Terpidana Mati)

Saat menjadi pengacara terpidana mati tahun lalu, ia telah diberi tahu sejak beberapa hari sebelumnya mengenai pelaksanaan eksekusi.

"Briefing eksekusinya itu dari malam sebelumnya. Ini tidak ada sampai sekarang briefing resminya," kata Ricky.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Aksi solidaritas yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menyalakan 1000 lilin saat aksi damai di Depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/7/2016). Aksi damai tersebut meminta agar pemerintah menghentikan pelaksanaan eksekusi mati terhadap keempat belas terpidana mati dari berbagai negara.
Eksekusi tahap I dan II yang penuh drama

Berbeda dengan eksekusi mati tahap ketiga, pelaksanaan eksekusi mati yang pertama dan kedua terkesan menarik perhatian lebih besar. Bahkan, eksekusi itu menjadi sorotan utama media asing.

Hal ini disebabkan sejak beberapa hari sebelumnya, Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan tanggal pelaksanaan meski nama-namanya juga tidak diumumkan secara resmi.

(Baca: WNI di Sydney Diancam Serangan Asam untuk Balas Eksekusi Duo "Bali Nine")

Kemudian, setelah Indonesia melakukan eksekusi mati tahap pertama pada 18 Januari 2015, Perdana Menteri Australia Tony Abbot meminta pemerintah RI untuk membatalkan rencana eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia yang menjadi terpidana kasus narkotika.

Dua warga negara Australia tersebut adalah Myuran Sukamaran dan Andrew Chan yang dikenal sebagai anggota Bali Nine. Setelah keduanya dieksekusi, Indonesia makin digoyang.

Pemerintah Australia langsung bereaksi atas eksekusi mati Andrew dan Myuran. Abbott pun memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Gibson sebagai bentuk protes.

Halaman:


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com