Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Membeludak, Ratusan Relawan Jokowi Tak Bisa Masuk ke Acara Silaturahim Nasional

Kompas.com - 24/07/2016, 19:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan relawan pendukung Presiden Joko Widodo tak bisa masuk ke acara Silaturahim Nasional Pendukung Jokowi di Wisma Serbaguna, Senayan, Jakarta, Minggu (24/7/2016) malam. Pasalnya, di lokasi acara sudah tidak bisa lagi menampung orang.

Ratusan relawan yang mencoba masuk diminta menonton acara dari luar gedung. Di sana sudah disediakan tenda, layar serta alat pengeras suara.

"Kesepakatan rapat, yang terlambat datang akan otomatis berada di samping tenda," kata Ketua Panitia Pelaksana Silatnas Michael Umas melalui pengeras suara, kepada ratusan relawan yang tak bisa masuk ke lokasi.

Sejumlah relawan tadinya menolak untuk menonton dari luar lokasi dan tetap memaksa masuk. Bahkan ada relawan yang sempat berdebat dengan panitia yang menghalangi mereka masuk.

Namun, panitia berjanji bahwa Jokowi juga akan menemui relawan yang ada di luar gedung.

"Tidak usah khawatir Presiden juga akan ada di tenda, tidak semua harus masuk ke dalam ruangan. Saya minta teman-teman pimpinan kelompok massa tidak perlu berdesakan di tempat ini. Semua akan bertemu dengan Presiden," kata Umas.

"Kalau tidak tertib Presiden batal hadir," tambah panitia yang lain.

Akhirnya, mayoritas relawan mulai berjalan ke tenda samping gedung dan menonton acara dari sana. Namun, ada juga relawan yang tidak terima dan memutuskan untuk pulang.

"Kita pulang saja kalau begini," kata salah satu relawan dengan nada kesal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com